MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Soppeng telah mengusulkan anggaran pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang sebesar, Rp 7,5 miliar. Namun sampai saat ini Pemerintah daerah belum menyetujui itu.
Padahal dari 24 Kabupaten/kota yang ada di Sulsel sebagai besar sudah mendapatkan dana hibah dari daerah mereka masing-masing.
“Untuk anggaran Pengawasan yang kami usulkan Rp 7,5 miliar,” kata ketua Bawaslu Soppeng Muhammad Hasbi saat dikonfirmasi harian Rakyat Sulsel, Selasa (21/11/2023).
Bahkan kata mantan komisioner KPU Soppeng ini, dirinya belum mendapatkan informasi dari pemerintah daerah khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kapan duduk bersama lagi membahas anggaran Pilkada ini sekaligus penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Saya menunggu informasi undangan TPAD (Tim anggaran Pemerintah Daerah) untuk penandatanganan NPHD,” ujarnya.
Penyebab belum dilakukan penandatangan NPHD, Hasbi tidak ingin berkomentar banyak karena itu ranah TPAD Kabupaten Soppeng. “Lebih baik ditanyakan ke TPAD, saya hanya menunggu undangan dari TPAD,” singkatnya. (Fahrullah/B)
