MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar telah menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Kota Makassar memberikan 19 catatan kepada Pemerintah Kota Makassar. Salah satunya, meminta kepada TAPD pelaksanaan Pemilu Raya (RT/RW) tetap kembali secara manual.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto masih belum menentukan sikap pelaksanaan Pemilu Raya akan dilakukan secara manual atau digital yakni (E-Voting).
Ia menyebut untuk menunggu pemilihan calon legislatif (Caleg) usai digelar. Di mana, sebelumnya Pemkot berencana pelaksanaannya secara E-voting. Namun mendapat penolakan dari eks RT/RW. Sehingga, membuat pelaksanaan Pemilu Raya Pj RT/RW tertunda. "Biar mi di akhir-akhir lah, kita tunggu dulu teman-teman (DPRD) terpilih lagi," ucap Danny.
Meski begitu, Danny Pomanto sapaan akrabnya, mengatakan konsep Pemilu Raya RT/RW akan tetap dilakukan sebagaimana biasanya. "Pemilu raya saya kira seperti biasa," terang Danny.
Namun, Danny menegaskan Pemilu Raya Pj RT/RW tetap tidak dapat dilakukan di tahun ini. "Tidak diperkenankan kita tahun ini (menggelar Pemilu Raya Pj RT/RW)," ungkap Danny Pomanto, sapaan akrabnya.
Sebab, kata dia, Pemerintah pusat tidak memperbolehkan adanya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) selain Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Calon Legislatif (Pileg) dan juga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun yang sama.
"Saya kan pernah usulkan di pusat untuk kenapa tidak sekalian itu kita bikin Pemilu Raya RT RW, kita pilih Caleg kota dan provinsi, itu tidak bisa," terang Danny Pomanto, sapaan akrabnya.
Sebelumnya, Danny menyebut pelaksanaan Pemilu Raya RT/RW akan digelar seusai Pemilihan Presiden dan Pemilihan Calon Legislatif 2024. Sebab, kata dia, jabatan Ketua RT/RW merupakan jabatan politis.
"Pemilu raya tidak bisa berdampingan dengan pemilu presiden, justru karena mereka politis sekali, mereka terlalu politis," terang Danny.
"Setelah pilpres lah, setelah pilkada, suruh sabar dulu," sambung Danny.
Apalagi, kata Danny, dirinya melarang RT/RW dengan tidak berpolitik praktis untuk menjaga netralitas jelang Pemilu 2024 mendatang.
Maka dari itu, Danny meminta para Pj RT/RW untuk bersabar menunggu pelaksanaan Pemilu Raya. "Sabar dulu justru karena mereka politis sekali, mereka terlalu politis, saya kan melarang RT RW politis, tidak boleh," tegas Danny. (Shasa/B)
