PAREPARE, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kota Parepare saat ini terus berkomitmen dalam pencegahan, penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan maupun perundungan perempuan dan anak di Kota Parepare.
Dengan Komitmen tersebut tentunya mendapat dukungan dari sebuah lembaga, yakni YLP2EM dan mitra Inklusi-BaKTI untuk melakukan percepatan pengesahan Perwali UPTD PPA dengan menggelar Mini Workshop yang menjadi pembicara utama Pj Walikota Parepare, Akbar Ali sekaligus membuka kegiatan tersebut, yang digelar di Lagota Cafe & Resto, Rabu (22/11/2023).
PJ Walikota Parepare Akbar Ali, mengatakan pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan maksimal kepada kaum perempuan dan anak, dalam hal upaya memberantas kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
"kita berharap dengan adanya UPTD PPA ini akan mampu memberikan edukasi dalam rangka prefentif dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, " harap Akbar Ali.
Lebih lanjut Akbar Ali menambahkan, Pemerintah Kota tentunya sangat menyambut baik UPTD PPA ini, yang nantinya akan menjadi wadah untuk menghadirkan program-program bagaimana penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"ini sangat bagus dalam rangka mengurangi kasus-kasus. Dan UPTD PPA ini bisa menyediakan layanan seperti pengaduan masyarakat, mediasi dan pendampingan korban, " jelasnya.
Perwali tersebut kata dia saat ini sudah masuk dalam proses harmonisasi dan setelah itu dilakukan pengesahan atas perwali tersebut.
"untuk lokasi kita lihat dulu dimana kantor yang bisa diakomodir. Apakah tetap di kantor dinas yang ada sekarang, atau kita pindahkan di salah satu tempat, " tandasnya.
Sementara Direktur YLP2EM Ibrahim Fattah mengatakan, Workshop ini dilakukan untuk membicarakan rancangan tentang peraturan walikota UPTD PPA.
Untuk Prosesnya, sambung Ibrahim, sudah dibuat secara kolaboratif antara Pemerintah Daerah yakni OPD terkait dengan YLP2EM.
"jadi tidak dibuat oleh satu dua orang saja, tapi dibuat secara kolaboratif sehingga hasilnya adalah hasil bersama, " terang Ibrahim.
Ia berharap, Parepare ini bisa menjadi Kota ke delapan di Sulawesi Selatan memiliki kelembagaan UPTD PPA. Sebab menurutnya, Kota Parepare merupakan kota terbesar kedua setelah makassar, sehinnga kehadiran UPTD PPA sangat penting.
"kota ini kota terbesar kedua setelah makassar, sehingga begitu banyak terjadi kasus kekerasan perempuan dan anak. Sehingga jika tidak ada kelembagaan yang menangani, kasus-kasus yang selalu terjadi setiap tahun, maka bagaimana melakukan penanganan terhadap masalah perempuan dan anak, " pungkasnya. (Yanti)
