MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan menyatakan saat ini penyediaan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 telah rampung di tingkat provinsi dan 24 kabupaten-kota. Pemerintah daerah telah melakukan meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama seluruh pihak penyelenggara; KPU dan Bawaslu.
"Data yang ada sesuai laporan dari KPU kabupaten/kota, sudah selesai semua kesepakatan NPHD dan nilai nominal yang disepakati," kata Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, Kamis (23/11/223).
Kota Makassar menyiapkan anggaran paling tinggi yakni Rp 64 miliar, disusul Kabupaten Bone Rp 63 miliar dan Gowa Rp 50 miliar lebih. Adapun, daerah yang menyiapkan anggaran terendah adalah Parepare Rp19 miliar dan Barru hanya Rp15 miliar.
Dari 23 daerah tersebut, tersisa Soppeng yang membutuhkan koreksi jumlah anggaran yang disiapkan. Menurut Hasbullah, pemerintah setempat hanya bisa mengalokasikan anggaran sekitar Rp21 miliar dari hitung-hitungan penyelenggara sebesar Rp27 miliar.
"Di Soppeng sudha ada nilai, tapi belum sesuai dengan kebutuhan dari penyelenggara," ujar dia.
Menurut Hasbullah, ada beberapa tahapan yang tidak masuk dan itu sangat tidak realistis karena tidak sesuai antara yang diusulkan dari awal dengan kemampuan daerah masing-masing.
"Dengan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah, berarti ada beberapa tahapan yang terpaksa tidak dilakukan karena keterbatasan anggaran," imbuh dia.
Padahal, semua daerah anggarannya semua sesuai hitungan kebutuhan yang berbasis DPT, TPS, dan beberapa tahapan seperti sosialisasi. Termasuk hitungan potensi jumlah kandidat kepala daerah.
Ketua KPU Soppeng, Irwan Usman mengatakan bahwa sejauh ini terjadi negosiasi antara KPU dan pemerintah perihal alokasi anggaran Pilkada 2024.
"Kami sampaikan bahwa, kami sementara negosiasi dengan TAPD Pemkab. waktunya sampai besok (hari ini)," ujar Irwan.
Ia berharap, ada jalan tengah sebagai solusi masalah tersebut meski tawar-menawar masih berjalan alot dengan melihat kondisi keuangan daerah. Irwan mengatakan, harapan KPU dan kemampuan daerah bisa ketemu di tengah agar kesepakatan anggaran segera diteken.
Usman menjelaskan usulan KPU berada di angka Rp27,5 miliar dengan pertimbangan bahwa anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 25 miliar.
"Apalagi saat ini dengan penambahan inflasi, kan, ada perbaikan. Tapi, ternyata kemampuan Pemda saa ini masih kisaran Rp21 miliar," kata dia.
Irwan mengatakan pihaknya pihaknya berupaya menurunkan nilai tawar menjadi Rp 22,100 miliar untuk menutupi kebutuhan KPU selama Pilkada digelar.
Asumsi awalnya, pihak KPU memperkirakan akan ada lima pasangan calon berdasarkan jumlah dapil dan jumlah kursi dan satu independen. Tapi, karena pertimbangan kekurangan anggaran, maka jumlah pasangan calon itu akan dikurangi hanya menjadi tiga.
"Karena tidak ada jaminan kita prediksi 5-6 calon. Kekurangan anggaran sengketa mungkin itu tidak bisa diprediksi semua, termasuk persiapan ketika ada PSU misalkan," imbuh dia.
Kendati pembahasan anggaran relatif alot, dia mengakui, yang menjadi kendala adalah persoalan komunikasi yang tersendat antaran tim anggaran melalui Kesbangpol dan KPU.
"Kami dengan Kesbangpol kurang berkomunikasi. Di sisi lain juga kesibukan kami karena beberapa undangan-undangan koordinasi ke luar yang harus dihadiri," ujar dia.
Saat ini salah satu program prioritas Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin adalah menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berlangsung secara luber, jurdil, lancar, aman dan damai. Karena itu, harus dipastikan anggaran untuk penyelenggaraannya tersedia, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Sebelumnya, Pemprov Sulsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melakukan penandatanganan NPHD Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Hal ini menjadi salah satu kesuksesan Pj Gubernur Bahtiar yang berhasil mengoordinasikan ketersediaan anggaran Pilgub dengan DPRD Sulsel.
Bahtiar Bahruddin yang juga merupakan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ini menjelaskan, Pilkada Serentak akan dilaksanakan tahun depan. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota harus menyiapkan anggarannya.
"Pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran 40 persen tahun ini, dan 60 persen dianggarkan tahun depan. Pilkada ini bukan hal yang bisa ditunda, karena itu kita harus pastikan anggarannya tersedia," kata Bahtiar.
"Tugas kita adalah menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berlangsung secara luber, jurdil, lancar, aman dan damai," sambung dia. (suryadi/C)
