Selama Sepekan, Kemenkumham Sulsel Harmonisasi 21 Produk Hukum Daerah

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Selama sepekan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) harmonisasi 21 Produk Hukum Daerah.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel, Andi Haris dalam keterangannya di Kanwil Sulsel, Sabtu (25/11).

"21 Produk Hukum Daerah tersebut berasal dari tiga Kabupaten/Kota diantaranya Makassar, Barru, Bulukumba, dan Enrekang," Ungkap Andi Haris.

Menurutnya, Per tanggal 24 November 2023 jumlah permohonan Harmonisasi sudah mencapai 546 draft yang terbagi atas 176 Ranperda dan 370 Ranperkada.

"Selama tahun 2023, Produk Hukum daerah yang telah diharmonisasi untuk Kota Makassar sebanyak 33 Rancangan, Barru sebanyak 14 Rancangan, Bulukumba sebanyak 52 Rancangan, dan Enrekang sebanyak 18 Rancangan," Kata Andi Haris.

Adapun Produk Hukum Daerah yang diharmonisasi selama sepekan sejak 20 hingga 24 November 2023 diantaranya:

A. Kota Makassar

1. Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak
2. Tata Cara Pemberian Beasiswa Jenjang Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Daerah

B. Kabupaten Barru

1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah T.A. 2024
2. Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

C. Kabupaten Bulukumba

1. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba
2. Peraturan Bupati Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
3. Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Pada Pemerintah Daerah
4. Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Tingkat Ii Bulukumba Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Panrita Karya
5. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Daerah Tahun 2023-2027
6. Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Tahun 20232026
7. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
9. Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
10. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja
11. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
12. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah
13. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pendapatan Daerah
14. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Wisata Tanjung Bira Pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga

D. Kabupaten Enrekang

1. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Enrekang
2. Sistem Informasi Lahan PertanianPangan Berkelanjutan
3. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Enrekang 2023-2026

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Sulsel, Ayusriadi menyampaikan bahwa harmonisasi di Kanwil Sulsel ini dapat memberikan masukan terkait teknik dan substansi secara langsung oleh tim perancang Kanwil Sulsel.

"Saat ini, Kanwil Sulsel memiliki 20 orang perancang yang melakukan fasilitasi pembentukan Produk Hukum Daerah di 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan," ungkap Ayus.

Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak menyampaikan kepada jajarannya khususnya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM untuk memperkuat kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan terus mengakselerasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Sulawesi Selatan.

“Terus tingkatkan kerjasama dan kolaborasi untuk mendorong peningkatan pembentukan Ranperda di seluruh daerah demi mengakomodir kepentingan publik,” harap Liberti. (*)