MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemadaman listrik di Kota Makassar, makin sering terjadi, bahkan durasinya kian panjang lima hingga enam jam. Hal ini membuat wakil rakyat di DPRD Sulsel geram.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Rahman Pina mengakui pemadaman listrik bergilir di Sulsel telah berlangsung berbulan-bulan. Bahkan makin parah.
"Ini sangat meresahkan. Jika biasanya pemadaman hanya berlangsung dua sampai tiga jam, kini bertambah menjadi lima sampai enam jam. Kondisi ini membuat aktivitas warga Makassar dan sekitarnya sangat terganggu," ujarnya, Selasa (28/11/2023).
Politisi Golkar itu pun menyebut, pihak manajemen PLN seolah membuat negara ini seakan akan mundur 100 tahun. Padahal, apapun alasannya, listrik adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi.
"Kalau listrik terus dimatikan, apa bedanya warga Makassar dengan warga Gaza yang hidup dalam kegelapan, PLN jangan menjadikan Makassar seperti di Gaza," tegas ketua AMPG Partai Golkar Sulsel itu.
Dengan kondisi begini kata dia, rakyat dipaksa hidup tanpa listrik berjam-jam. Ia menegaskan, berapa banyak kerugian yang ditimbulkan pemadaman yang telah berlangsung sejak tiga bulan lalu itu.
"Kalau ini tidak segera diatasi, jangan salahkan masyarakat kalau mereka ramai ramai ke kantor PLN demo, ajukan gugatan atas kerugian yang mereka derita," sambung mantan legislator DPRD Makassar itu.
Ia pun meminta PLN bertanggung jawab atas kerugian warga akibat pemadaman listrik bergilir. Rahman Pina pun mendesak agar Manajemen PLN Sulselrabar diganti jika tak sanggup mengatasi persoalan ini.
"Warga sudah bosan mendengar permohonan maaf dari PLN setiap pemadaman berlangsung. Kalau memang manajemen PLN Sulselbar tidak bisa mengatasi masalah ini mestinya diganti. Tidak cukup dengan mereka minta maaf tiap hari," jelas Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel itu.
Senada, disampaikan Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi. Ia menyatakan, manajemen PLN harusnya bertanggungjawab atas pemadaman listrik bergilir ini.
"Paling tidak warga diberikan kompensasi bukan malah menaikkan tarif listrik. Pemadaman yang sebelumnya hanya 3-4 jam. Kali ini pemadaman itu terjadi semakin lama, yakni 5-6 jam," ujarnya.
Pertanggungjawaban PLN ucap dia, utamanya pada para pelaku usaha yang dampaknya mengalami kerugian, belum lagi banyaknya korsleting akibat pemadaman listrik yang berujung kebakaran.
"PLN harus tanggung jawab. Berikan kompensasi, bukan malahan kasi naik tarif listrik. Masyarakat semua terdampak atas pemadaman ini. Mulai dari segi ekonomi, operasional membengkak karena pemadaman banyak usaha harus pake genset, barang-barang elektronik rusak sampai ramai kebakaran karena (pemadaman) listrik," tutur politisi NasaDem itu.
Sebelumnya Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sulselrabar, Ahmad Amirul Syarif mengatakan pemadaman listrik selama ini terjadi akibat adanya gangguan sistem kelistrikan akibat fenomena El Nino.
Ahmad mengungkap musim kering yang berkepanjangan ini berdampak terhadap berkurangnya debit air sehingga menyebabkan kemampuan PLTA turun sekitar 75 persen dari 850 Megawatt (MW) menjadi 200 MW. (Yadi/B)
