“Pemprov Sulsel sudah melakukan itu, jadi kalau mau ajak-ajak kabupaten yah harus memberi contohlah, sehingga kawan-kawan kita melaksanakan itu, kompak dalam segala hal kebaikan,” ujarnya.
Kata dia, dengan sistem keuangan yang baru tentu akan memberikan dampak yang baik terhadap pengelolaan keuangan terutama pada pengelolaan keuangan pemerintah dengan harapan itu akan menjadi lebih sehat, serta tidak ribet dalam pertanggung jawabannya.
“Hal seperti ini juga merupakan dari tujuan reformasi birokrasi indonesia, termasuk reformasi tata kelola keuangan negara dengan instrumen KKPD maka secara tidak langsung maupun tidak langsung akan mengurangi praktik tata kelola keuangan yang mungkin kita anggap kurang baik, bahkan buruk,” jelas Bahtiar.
“Ini juga bisa mencegah korupsi,” sambungnya.
Bahkan menurutnya hal itu bisa memberikan gambaran tata kelola keuangan yang terukur dan terkelola dengan baik. Kata dia acap kali biaya pertanggungjawaban lebih mahal ketimbang alat kantor seperti alat tulis dan lain sebagainya. (Abu/B)
