“Kami masih terus berlanjut untuk mencapai target, karena penguasaan masyarakat di hutan memerlukan juga batas-batas yang mereka kuasai. itu juga menjadi permasalahan, seharusnya mereka ada gerakan penanaman tanda batas setiap lokasi yang mereka kuasai,” paparnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengatakan bahwa dirinya terus mendorong pemerintah daerah untuk membentuk tim yang kuat dengan pihak BPN.
Kata dia, selama ini BPN dilihat sebagai instansi vertikal yang tidak ada hubungannya dengan Pemda, dan menurutnya itu perlu dilakukan sinergi untuk bersama dalam mengelola daerah.
Menurutnya, salah satu faktor yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat ialah tanah. Bahtiar mengutarakan jika masyarakat memiliki permasalahan dalam tanah tentu itu akan mengganggu juga proses menuju kesejahteraan masyarakat.
Kata dia, jika setiap lahan milik masyarakat sudah mempunyai sertifikat hak milik tentu akan memiliki kemudahan dalam mengakses pinjaman untuk memulai usaha.
“Memang harus kita percepat ini untuk sertifikasi itu, jadi untuk sertifikat menggunakan APBN itu gratis itu kan terbatas, pemda juga bisa melakukan penambahan kuota dengan menggunakan APBD,” jelasnya.
Bahkan kata dia, soal sertifikasi lahan tentu akan mengurangi konflik sosial di masyarakat. “Salah satu Faktor konflik sosial di Indonesia lagi-lagi soal pertanahan,” tuturnya. (Abu/B)
