MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Sebagai upaya memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlangsung secara demokratis dan aman, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya menyatukan persepsi dalam penegakan hukum dengan menggelar Fasilitasi Sentra Gakkumdu pada tahapan kampanye di Hotel Novotel Makassar, Sabtu (9/12/2023).
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli menekankan bahwa sentra Gakkumdu memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum selama masa kampanye. "Ini adalah ujian kita bersama di hadapan publik. Sentra Gakkumdu tidak hanya fokus pada penegakan pelanggaran administrasi, tetapi juga pelanggaran pidana. Tim ini telah bekerja proaktif dalam melakukan langkah pencegahan jauh sebelum tahapan kampanye dimulai," ungkap Mardiana Rusli saat pembukaan kegiatan Sabtu (9/12/2023).
Mardiana Rusli menjelaskan bahwa sentra Gakkumdu telah melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan informasi terkait pelanggaran administrasi dan pidana yang mungkin terjadi selama kampanye. "Dari pemasangan selebaran hingga spanduk di tempat-tempat kepolisian, tim ini telah berupaya maksimal untuk memberikan edukasi kepada masyarakat," kata Mardiana.
Aspidum Kejati Sulsel Zuhandi, menyatakan kesiapannya dalam menangani potensi gangguan pemilu. "Kita harus siap menghadapi dugaan pelanggaran dan kejahatan tindak pidana pemilu. Penanganan perkara harus cepat, tepat, dan tuntas untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Kami juga telah memberikan instruksi kepada seluruh kejaksaan untuk membuat daftar piket guna merespons laporan atau pengaduan dengan segera," katanya.
Direskrimum Polda Sulsel, Kombes Pol Jamaluddin Farti menyambut positif langkah-langkah ini. Forum ini merupakan langkah tepat dan positif untuk menunjukkan semangat bersama.
"Dalam menjaga pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, adil, aman, dan lancar. Polri berkomitmen menjaga solidaritas dengan instansi terkait seperti KPU, Bawaslu, dan insan pers," kata Jamaluddin.
Jamaluddin Farti menyoroti pentingnya sosialisasi aturan bersama KPU dan Bawaslu serta menjaga netralitas anggota Polri. "Netralitas Pemilu adalah kunci, baik bagi penyelenggara Pemilu yang harus bekerja netral dan memiliki integritas, maupun bagi anggota Polri yang harus menjaga netralitas selama proses Pemilu. Saat ini, situasi di Sulawesi masih terkendali dengan baik, namun, solidaritas dan sinergi tetap menjadi kunci keberhasilan," tegasnya. (Fahrullah/B)
