MAKASSAR,RAKYATSULSEL - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah (DPPPA-KB Dalduk) Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Workshop Emansipasi Perempuan di Era Digital yang berlangsung di Gardenia Hotel Claro Makassar, Sabtu (9/12).
Workshop ini bertajuk Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Perempuan Bidang Ekonomi.
Kepala DPPPA-KB Dalduk Sulsel, Andi Mirna mengungkapkan di era digitalisasi seperti saat ini sangat memudahkan orang untuk berwirausaha.
Di mana, pelaku usaha tidak membutuhkan lagi yang namanya lokasi untuk berwirausaha, cukup dengan menggunakan flatform e-commerce untuk berusaha.
Utamanya, bagi perempuan-perempuan khususnya untuk ibu rumah tangga agar dapat berdaya serta dapat membuka lapangan usaha.
"Bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para perempuan-perempuan untuk lebih mandiri bisa menopang dan menambah kesejahteraannya ekonomi keluarga," ujar Andi Mirna.
Andi Mirna menyebut dalam rangka meningkatkan kapasitas perempuan ini harus terlibat unsur pentahelix didalamnya, baik pemerintah maupun pihak swasta.
Salah satu dukungan yang diberikan yakni, Pemerintah Provinsi Sulsel bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 8 triliun.
Ia menyebut para pelaku usaha dapat memanfaatkan KUR tersebut untuk meningkatkan usahanya.
Andi Mirna melanjutkan dalam kegiatan ini dibekali pengetahuan akses permodalan bagi komunitas atau kelompok perempuan yang aktif dalam hal wirausaha atas kolaborasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Sulsel.
"Berharaplah bisa menjadi pengusaha yang dapat membuka pekerjaan yang bisa merekrut perempuan perempuan di daerahnya. Sehingga perempuan lebih berdaya," tutup Andi Mirna.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina memberi sambutan sekaligus membuka acara workshop secara resmi dengan memuji peran perempuan di berbagai sektor.
Meski begitu Andi Ina berharap program-program yang berorientasi terhadap kemajuan perempuan didukung dengan anggaran mumpuni.
"Sebagai perempuan harus mendukung perempuan. Alhamdulillah sebagai perempuan saya mencatat sejarah dalam proses pemilihan langsung sebagai perempuan pertama menjadi Ketua DPRD Sulsel. Semoga ini menjadi pembuka bagi perempuan lain apakah selanjutnya melanjutkan estafet kepemimpinan ketua DPRD Sulsel atau menjadi pemimpin di sektor lain," ujar Andi Ina.
Kendati demikian, Andi Ina berharap program-program yang berorientasi pemberdayaan dan peningkatan perempuan didukung peningkatan anggaran di masa depan.
Terakhir, Andi Ina menyinggung kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dimana korban-korbannya juga merupakan perempuan tanah air. Untuk itu tokoh perempuan asal Kabupaten Barru ini menilai perempuan harus tangguh dan mandiri memanfaatkan digitalisasi. (Shasa/B)
