MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini belum menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jadwal masa kampanye pada 28 November 2023 hingga hari ini.
“Hingga sampai saat ini belum ada laporan dari teman-teman dari daerah maupun Provinsi,” kata komisioner Bawaslu Sulsel, Andarias Duma saat dikonfirmasi harian Rakyat Sulsel, Rabu (13/12/2023).
Mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara ini menyebutkan, jika Pemilu dan Pilpres 2024 ini sangat berbeda penangannya, dimana pihaknya lebih fokus melakukan pencegahan dibandingkan mencari kesalahan-kesalahn peserta Pemilu.
“Jadi kami fokus melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran kampanye. Jadi setiap kegiatan kampanye, pengawas Kecamatan dan desa kami lebih dulu di lapangan dengan memberikan edukasi sebelum melakukan kampanye,” ujarnya.
Tapi yang diwanti-wanti oleh Bawaslu yakni, calon anggota legislatif (caleg) petahana atau yang berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten/kota maupun provinsi jangan sampai mereka manfaatkan reses sebagai sosialisasi sebagai Caleg.
“Jadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman Kabupaten/kota agar selalu mengingatkan kepada Caleg petahan agar mereka memisahkan kegiatan reses dan kampanye,” tuturnya.
Reses kata Andarias Duma merupakan kewajibannya sebagai anggota DPRD sementara kampanye merupakan kegiatan pribadi. “Jadi kalau ada reses tidak boleh ada kampanye karena reses menggunakan fasilitas negara dan itu ada uang transportnya,” jelasnya.
Jika nantinya ada anggota DPRD yang melakukan kampanye saat reses pasti dia akan proses. “Kalau ada laporan dan temuan (memanfaatkan reses kampanye) pasti kami proses,” tutupnya.
Senada yang dikatakan Komisioner Bawaslu Makassar, Rahmat Sukarno jika pelanggaran di masa kampanye ini belum ada, karena pihaknya focus melakukan pencegahan.
“Belum ada karena kami selalu melakukan pencegahan untuk lebih awal,” singkatnya. (Fahrullah/B)
