GOWA, RAKYATSULSEL - Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Gowa di Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sekitar Rp170 miliar, jika dibandingkan pada periode tahun sebelumnya.
Wakil Bupati Gowa Abd. Rauf Malaganni mengatakan, pada alokasi dana TKD periode 2023 sebanyak Rp1,4 triliun, sementara di periode 2024 alokasi dana TKD yang didapatkan sebanyak Rp1,6 triliun.
"Buku daftar alokasi TKD tahun anggaran 2024, Kabupaten Gowa menerima sebanyak Rp1,6 triliun," katanya saat menghadiri Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (13/12).
Ia mengaku, penggunaan dana transfer di 2024 mendatang tentunya akan digunakan sesuai dengan yang telah direncanakan pada APBD 2024.
"Tentu kami akan pergunakan sesuai dengan yang telah direncanakan atau disinergikan dengan APBD 2024," terangnya.
Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin mengatakan, membangun wilayah Sulawesi Selatan tidak hanya dengan menggunakan APBD. Sehingga, dan TKD tersebut sangat dibutuhkan untuk lebih memaksimalkan penerapan program pembangunan yang ada.
"Melalui dan TKD ini kami berharap dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk mengembangkan komoditas pertanian dan holtikultura. Jadi, saya ingin upaya ini ada hasilnya, seperti memanfaatkan pengembangan pertanian," katanya.
Ia menyebutkan, pada anggaran belanja negara Sulawesi Selatan di 2024 ditetapkan sebesar Rp54,77 triliun. Dimana terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp22,97 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp31,8 triliun.
"Belanja negara tersebut terbagi ke dalam 763 satuan kerja, 9 (Sembilan) KPPN, dan 25 pemerintah daerah di Sulawesi Selatan," sebut Bahtiar.
Dirinya menjelaskan, belanja negara tersebut pun diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Dimana, melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.
Kemudian, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi sumber daya alam (SDA), deregulasi dan penguatan institusi.
Tak hanya itu, pemerintah akan melakukan penguatan belanja yang lebih baik. Dimana dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan, serta berorientasi pada hasil (result-based budget execution).
"Program subsidi dan perlindungan sosial akan didorong lebih tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program," ujarnya. (*)
