MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Daerah (ATD) Tahun Anggaran 2024 kepada para KPA Satuan Kerja K/L dan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan digelar di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur, Rabu (13/12/2023).
Kali ini Sulsel mendapatkan guyuran dana sebesar Rp 54,77 triliun. Dari angka itu, Pemprov serta Pemerintah Kota dan Kabupaten dapat jatah Rp 31,80 triliun. Rinciannya, dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp1,01 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp20,1 triliun, DAK Fisik sebesar Rp2,72 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp5,80 triliun, Insentif Fiskal sebesar Rp145,15 miliar, Hibah Ke Daerah sebesar Rp18,58 miliar dan Dana Desa sebesar Rp2,02 triliun.
Dari rincian dana tersebut, dana desa untuk tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,65 persen. Guyuran dana untuk desa tahun ini (2023) sebesar Rp 2,05 triliun, dan untuk tahun 2024 turun menjadi Rp 2,02 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan, Supendi, mengatakan terjadinya penurunan transfer dana untuk desa itu karena adanya peningkatan penambahan dana desa pada September lalu.
“Dana desa sedikit turun karena ada peningkatan penambahan (dana) desa di bulan September tahun ini," beber dia.
Dia mengatakan, tak sampai pada asupan dana yang telah ditetapkan untuk 2024, penambahan dana desa tentu juga akan diberlakukan tahun 2024 mendatang, namun persyaratannya tentu harus berkinerja baik.
“Nanti di tengah 2024 kalau desa berkinerja baik akan ada penambahan dana desa,” imbuh dia.
Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengingatkan jajaran pemerintah di wilayah Sulsel untuk lebih mengutamakan penggunaan anggaran untuk program yang dapat memberikan perubahan ekonomi pada rakyat dengan waktu yang tak lama.
“Imbauan saya uang digunakan yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dalam waktu singkat,” ujar dia.
Bahtiar mengatakan, pemerintah mesti jeli membuat skala prioritas untuk optimalisasi penggunaan dana baik untuk pembangunan infrastuktur atau pembangunan perekonomian masyarakat itu, pun pemerintah desa.
“Kalau mau bangun semua dalam setahun tidak mungkin, maka harus punya program yang diprioritaskan,” kata Bahtiar.
Sementara itu, mengenai kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani bakal menjadi perhatiannya pada 2024 mendatang. Tak hanya untuk petani yang bakal melakukan budidaya pisang Cavendish, KUR untuk petani dengan komoditas lainya juga akan segera dibahas bersama dengan pihak perbankan di Sulsel.
“Kita sudah ada KUR cabai Rp87 juta, pisang Rp100 juta, Rp80 juta untuk bawang, itu kita sudah hitung bersama dengan OJK,” beber dia.
Ia membeberkan, KUR untuk komoditas lainnya juga akan segera dibahas. “KUR untuk nangka, durian musangking, kur untuk sukun bisa tidak Ini dihitung?, sawit bisa,” imbuh Bahtiar.
Menurut dia, hal itu perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, tentunya juga akan berdampak pada upaya penurunan stunting hingga pengurangan kemiskinan ekstrem.
“Kalau produktivitas masyarakat meningkat pasti pertumbuhan ekonomi meningkat, kemiskinan bisa diturunkan, lapangan kerja dibuka, pengangguran diatasi, kesenjangan wilayah diatasi,” ucap Bahtiar.
Lebih jauh dia mengatakan, pada 2024 perluasan jangkauan KUR untuk komoditas pertanian lainnya akan diusahakan penetapannya. “Tahun depan bisa kita upayakan,” tutur dia. (abu hamzah/C)
