MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pengurus Pusat Muhammadiyah menegaskan menolak keinginan tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk mengajar perguruan tinggi Muhammadiyah terlibat menjadi saksi pada Pemilu 2024. Organisasi masyarakat dan keagamaan ini tak ingin diseret untuk terlibat dalam politik praktis.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pendidikan, Seni, Budaya dan Olahraga Profesor Irwan Akib menyatakan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) tidak akan terlibat dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Menurut dia, klaim Tamsil Linrung sebagai salah satu tim pemenangan AMIN yang akan melibatkan 172 perguruan tinggi Muhammadiyah tersebut, dinilai Irwan, tidak benar.
"Intinya PP kami Muhammadiyah menegaskan 172 PTMA tidak terlibat sebagai saksi calon presiden manapun," ujar Irwan kepada Harian Rakyat Sulsel, Selasa (19/12/2023).
Irwan menegaskan PTMA merupakan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah sehingga kebijakan PTMA harus sejalan dengan Muhammadiyah, termasuk masalah terlibat dalam politik praktis. Sikap Muhammadiyah, kata Irwan, telah ditegaskan dalam Rapat Konsolidasi Nasional pada November 2023 di Yogyakarta.
"Bahwa Muhammadiyah akan tetap netral dalam Pemilu 2024 dan tidak mendukung partai politik atau pasangan capres-cawapres tertentu," ujar bekas Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar itu.
Sebagai ketua PP Muhammadiyah yang membidangi pendidikan, Irwan mengatakan, PTMA tidak terlibat urusan politik praktis dan tidak memiliki tautan dengan tim sukses manapun.
"Apalagi sampai digerakkan pihak lain untuk menjadi pelaksana kegiatan tertentu," ujar dia.
Dengan demikian, lanjutnya, bila ada yang mengklaim akan menggerakkan PTMA untuk kegiatan tertentu seperti menjadi saksi paslon tertentu, maka hal tersebut dinilai tidak memiliki dasar kebijakan.
Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Sulsel, Hadi Saputra mengatakan, sikap Muhammadiyah secara kelembagaan adalah netral aktif.
"Kalau pun ada pengurus Muhammadiyah yang bergabung menjadi tim sukses, itu sikap personal," ujar Hadi.
Dalam konferensi pers di Universitas Ahmad Dahlan pada November lalu, PP Muhammadiyah menyampaikan hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah Jelang Pemilu 2024. Begitu juga Konsolidasi yang diselenggarakan di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta.
"Dalam konteks ini, organisasi secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap suksesnya Pemilu 2024, baik dalam pemilihan presiden maupun legislatif. Muhammadiyah telah mengeluarkan aturan organisasi terkait hal ini," beber Hadi.
Menurut di, MUhammadiyah fokus konsolidasi adalah aspek internal keorganisasian Muhammadiyah. Hal ini mencakup persiapan dan strategi organisasi menjelang Pemilu 2024. Ketiga, Mu’ti mengumumkan rencana diluncurkannya Dana Pendidikan Abadi Muhammadiyah.
Menurut Hadi, PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan maklumat dua sikap. Pertama, Muhammadiyah akan tetap netral dalam Pemilu 2024 dan tidak mendukung partai politik atau pasangan capres-cawapres tertentu.
Kedua, meskipun memberikan kebebasan kepada kader-kadernya untuk terlibat dalam politik praktis, mereka yang terlibat harus nonaktif dari jabatannya di Persyarikatan Muhammadiyah.
"Pemilu telah selesai, silakan menduduki lagi jabatannya (di Muhammadiyah). Kalau ada kader yang lolos jadi legislatif, maka harus memiliki akan aktif di Muhammadiyah atau di DPR," imbuh Hadi mengutip keputusan PP Muhammadiyah, beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Asisten Pelatih Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Tamsil Linrung menyatakan, akan menggerakkan 172 Universitas Muhammadiyah seluruh Indonesia menjadi saksi di Pilpres 2024 nanti. Perguruan tinggi tersebut akan terlibat mengawal suara pasangan usungan NasDem, PKB, PKS dan Partai Ummat tersebut.
"Kami menghimpun kekuatan di dalamnya perguruan tinggi milik Muhammadiyah. Bukan hanya di Jawa, tapi sudah termasuk di Sulsel membangun kolaborasi untuk mengawal jalanya Pemilu 2024," kata Tamsil, Senin (18/12/2023).
Tamsil mengatakan, belum memastikan jumlah perguruan tinggi Unismuh di Sulsel. Tapi, dia meyakini bahwa atas komunikasi dan koordinasi yang baik akan memberikan hasil yang baik pula. Apalagi tujuanya untuk proses demokrasi yang jujur dan adil di 2024.
"Sekarang kami masih persiapkan berbagai hal termasuk komunikasi dan koordinasi yang baik bersama pimpinan perguruan tinggi dari Unismuh," ujar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Sulsel tersebut.
Menurut Tamsil, bukan hanya pimpinan perguruan tinggi milik Unismuh yang diajak berkomunikasi, melainkan akan menggerakkan mahasiswa lintas kampus untuk direkrut menjadi saksi.
"Saya sebagai asisten juga diminta sebagai Deputi Saksi dan Pengorganisasian akan melibatkan mahasiswa lintas kampus di Indonesia untuk mengawal mandat kedaulatan dengan menjadi saksi di TPS," beber Tamsil.
Selain itu, Tamsill juga meyakini arah dukungan dari ormas Nahdlatul Ulama (NU) yang disebut mulai condong ke pasangan AMIN. Menurut dia, kalangan Muhammadiyah telah totalitas untuk AMIN.
Dia menegaskan, sekarang akan berusaha untuk meyakinkan masyarakat Indonesia untuk memilih pasangan tersebut. "Kami semakin optimistis pasangan AMIN akan memenangkan Pilpres 2024. Apalagi tren survei terus mengalami peningkatan," kata Tamsil.
"Di Sulsel kami yakin menang. Sekarang memang elektabilitas baru 40 persen, tapi saya yakin akan bisa sampai 60 persen," ujar dia.
Tamsil memastikan tim pemenangan maupun relawan AMIN terus bergerak berkampanye dan menggalang dukungan. Sejauh ini, lanjut dia, perkembangan dukungan dari masyarakat umum meningkat sangat signifikan.
Bahkan untuk pemilih yang belum menentukan pilihan, pihaknya melakukan pendekatan guna mendekati pemilih mengambang agar berlabuh ke pasangan AMIN.
"Tipologi pemilih mengambang adalah kelompok yang bakal memutuskan pilihan setelah melihat perspektif yang lebih utuh. Rakyat masih sangat berhati-hati dalam memutuskan pilihan. Termasuk pemilih muda yang merupakan pemilih cerdas dan kritis. Mereka menunggu gagasan para kandidat," ucap Tamsil.
Kampanye di Gereja
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan terus melakukan pencegahan terjadinya kampanye di rumah ibadah. Komisioner Bawaslu Sulsel Andarias Duma mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat imbauan kepada partai politik dan pihak pengelola dan pengurus rumah ibadah agar tidak memberikan ruang kepada calon anggota legislatif melakukan kampanye.
"Apalagi pelaksanaan ibadah Natal bagi kaum Nasrani segera digelar," ujar Andarias.
Menurut Andarias, pihaknya telah meminta Bawaslu kabupaten/kota hingga pengawas kecamatan untuk mengawasi aktivitas politik di rumah ibadah. Dia menilai, momentum perayaan Hari Natal dapat dimanfaatkan oleh caleg untuk berkampanye, khususnya di gereja-gereja.
“Jangan melakukan sosialisasi yang berpotensi kampanye atau memanfaatkan perayaan hari Natal," imbuh dia.
Untuk surat imbauan kata Andarias hanya kepada Parpol peserta pemilu dan rumah ibadah. Nanti parpol menyampaikan kepada kader-kader agar tidak memanfaatkan rumah ibadah sebagai ajang kampanye.
Direktur Politik Profetik Institute, Asratillah mengatakan rumah ibadah adalah fasilitas publik, dan tidak boleh menjadi lokasi kampanye politik. Hal itu sudah diatur dalam regulasi yang ada. Walaupun saat ini cukup banyak caleg yang secara sembunyi-sembunyi berupaya mengakses jamaah rumah ibadah untuk menjadi sasaran kampanye.
“Tentu jemaah rumah ibadah akan menjadi sumber suara potensial,” kata Asratillah.
Dirinya menyebutkan, mengingat para jemaah biasanya mengikut pada satu orang yang dianggap memiliki otoritas religius. “Sehingga dengan berhasil mengakses si pemilik otoritas maka caleg berharap bisa mempengaruhi pilihan para jemaah,” lanjutnya.
Menurut dia, karakter satu rumah ibadah dengan rumah ibadah lain pasti akan berbeda. Jemaah rumah ibadah antara satu agama dengan agama lain pasti berbeda karakternya, begitu pula antara rumah ibadah di perkotaan dengan pedesaan.
“Masing-masing memiliki karakter sosio-antropologis yang berbeda, sehingga caleg juga mesti menyesuaikan pendekatan komunikasi politik yang digunakan,” ujar Asratillah.
Dia mengatakan, cara mengakses jemaah rumah ibadah banyak rupanya, tapi biasanya dengan pola memberikan bantuan finansial dan material untuk rumah ibadah. “Soal efektivitasnya, ini bergantung pola komunikasi yg dibangun oleh para caleg,” kata dia. (suryadi-fahrullah/C)
