MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Badan Pengawas Pemilu terus berupaya dan memastikan semua tempat ibadah tidak digunakan sebagai lokasi untuk melakukan sosialisasi atau kampanye bagi peserta Pemilu. Pengawas akan melakukan melakukan pengawasan melekat di semua tempat ibadah.
Komisioner Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan tidak dibenarkan ada aktivitas kampanye di semua tempat ibadah.
“Kan sudah jelas semua tempat ibadah dilarang dan itu sudah putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Lolly, saat ditemui di Kantor Bawaslu Sulsel, Kamis (21/12/2023).
Untuk pengawasan, kata Lolly, Bawaslu memiliki metode secara melekat termasuk momentum perayaan hari raya Natal dan Tahun Baru 2024. Meski begitu, kata dia, tidak bisa dipungkiri pengawas Bawaslu di lapangan sangat minim, sehingga pihaknya juga akan melakukan tracking di media sosial.
“Kami juga melakukan patroli siber dan membuka posko pengaduan. Jadi kalau ada yang mendapatkan bisa segera memberikan informasi ke Bawaslu,” imbuh dia.
Untuk laporan yang ingin memanfaatkan tempat ibadah, kata Lolly, memang ada. Tapi, Bawaslu mengedepankan pencegahaan. Adapun di Sulawesi Selatan saat ini laporanya masih melakukan penelusuran dan mengumpulkan bukti-bukti.
“Penelusuran ini penting karena Bawaslu ketika menentukan melanggar atau tidak, harus memiliki data cukup. Bila terpenuhi Bawaslu bisa menjadikan temuan, kalau tidak memenuhi maka tidak bisa diregistrasi,” ujar Lolly.
Lolly mengatakan, Bawaslu terus berupa memberikan imbauan kepada peserta pemilu agar tidak memanfaatkan rumah ibadah sebagai tempat sosialisasi atau kampanye.
“Jadi kami di Bawaslu selalu ingatkan teman-teman yang berlaga baik itu sebagai paslon, caleg, calon DPD agar memperhatikan lokasi-lokasi dilarang kampanye. Jangan sampai melakukan pelanggaran Pemilu. Sayang kalau mereka melakukan pelanggaran sementara masa kampanye hanya 75 hari, lalu berurusan dengan Bawaslu,” imbuh dia.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad mengatakan saat ini pihaknya terus berupaya untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilu di rumah ibadah walau saat ini sudah ada satu kasus yang tengah ditelusuri.
“Kami sudah menyurati seluruh tempat ibadah, agar menolak peserta pemilu yang ingin melakukan kampanye,” kata dia.
Bahkan, kata Saiful, beberapa hari lalu telah mengumpulkan para tokoh-tokoh agama agar tidak memberikan ruang kepada mereka melakukan kampanye.
“Silakan datang beribadah karena ibadah merupakan kewajiban kita semua, tapi jangan jadikan tempat kampanye,” imbuh dia.
Sementara itu, Lolly Suhenty mengajak kepada seluruh generasi muda atau pemilih pemula untuk melihat rekam jejak calon anggota legislatif dan calon presiden yang akan dipilih pada 14 Februari 2024 dengan melihat visi misi mereka bukan memaknai kampanye atau sosialisasi ini sebagai bentuk untuk "menjarah" mereka.
“Saat ini masa kampanye berlangsung, dan seringkali dimaknai oleh masyarakat sebagai kewajiban yang mau terpilih turun memberikan minyak goreng. Kalau perlu bawa amplop, seringkali orang memakai kampanye itu waktunya "menjarah" mereka yang ingin memimpin,” kata Lolly.
Padahal, kata dia, kampanye itu harus dilihat sebagai kesempatan yang baik untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyak dari calon. “Agar tidak salah pilih. Jangan beli kucing dalam karung,” lanjutnya.
Apalagi, kata dia, masa kampanye ini hanya berlangsung 75 hari atau saat ini tinggal menyisakan 51 hari lagi. “Gunakan sisa masa kampanye ini mencari informasi sebanyak-banyak. Boleh kita panggil Caleg apa visi misi mereka, apa gagasan untuk membangun kampung, apa gagasan membanung kualitas mahasiswa yang baik,” ujarnya.
Lolly juga menyebutkan pemilih pemula saat ini cukup tinggi dengan capaian 52 persen. Sehingga Bawaslu membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi Pemilih. Lolly menyebutkan jika partisipasi pemilih pemula itu mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan mengalami penurunan Pemilu 2019 sehingga dia berupaya agar generasi Z bisa berbondong-bondong ke TPS pada 14 Februari 2024 nanti.
Lolly menyebutkan angka 52 persen itu cukup besar, sehingga pemilih pemula atau generasi Z harus menjadi aktor dalam pemilu. Karena, kata dia, Pemilu ini bukan milik kandidat maupun calon presiden hingga KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara.
Di sela-sela kunjungan ke Makassar, Lolly Suhenty juga mengajak mahasiswa untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu walau dalam pengawasan tersebut peserta Pemilu tidak senang untuk diawasi.
“Demokrasi ini miliki kita semua, jadi kita harus awasi. Jadi masyarakat, mahasiswa memiliki kewajiban melakukan pengawasan partisipatif,” kata Lolly.
Dirinya menyebutkan Bawaslu kabupaten/kota hanya memiliki anggota paling banyak lima orang, bahkan ada tiga orang. Sementara untuk Bawaslu provinsi hanya 7 orang, pengawas kelurahan dan desa hanya satu orang, kecamatan tiga orang sementara di TPS hanya satu orang.
“Bayangkan pengawasan TPS cuma 1 orang saja, mau pipis saja saja susah. Ketika pengawas TPS tidak ada ditempat hanya beberapa menit maka kecurigaan sangat besar. JAdi Bawaslu membutuhkan dukungan untuk mengawasi minimal di lingkungan sendiri,” ujar dia.
Dengan banyak mata yang melakukan pengawasan maka peserta Pemilu atau orang-orang yang ingin melakukan pelanggaran Pemilu maka menurunkan niat mereka berbuat pelanggaran. “Jadi kalau ada yang melakukan pelanggaran jangan canggung melaporkan ke Bawaslu,” jelasnya.
Dengan ini Loly mengharapkan kepada seluruh mahasiswa agar menjadi aktor dalam Pemilu dan Pilpres ini. “Jangan jadi penonton,” ujar dia.
Lolly juga bertatap muka dengan siswa Madrasah Aliah Negeri (MAN) 2 Makassar untuk menangkal informasi hoaks dalam pemilu. Lolly meminta kepada seluruh siswa agar berhati-hati pada informasi yang menyesatkan.
"Begitu terima info perlu dicek dulu apakah ada sumber yang bisa diverifikasi atau tidak. Informasi ini baik atau tidak," kata dia.
Dirinya menyebutkan para siswa madrasah sebagai kaum intelektual organik yang harus hadir di masyarakat dan terlibat untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Termasuk terlibat aktif dalam memberantas hoaks.
"Siswa madrasah bukan hanya sekadar pelajar. Tapi tanggung jawab banyak melekat pada kita," ujarnya.
Lolly mengajak untuk selalu bersikap kritis terhadap informasi dan menyalurkan suara dengan memilih pemimpin yang tepat.
"Pemimpin yang akan datang akan dipilih sebentar lagi. Harus memilih pemimpin yang benar supaya tidak menyesali di kemudian hari. Pastikan hak suara Anda tersalurkan," jelasnya.
Koordinator Mafindo Makassar Andi Fauziah Astrid menjelaskan mengenai cara pencegahan hoaks atau prebunching.
"Pemilu seringkali dirusak oleh informasi termanipulasi atau hoaks. Selain cek fakta, pengindraan hoaks atau prebunking, bisa dilakukan. Tujuannya untuk memberikan strategi membangun ketahanan terhadap hoaks.
Astrid menjelaskan hoaks terjadi bukan karena kebetulan, namun kekurangan atau ketidaksepahaman dalam informasi yang tersedia tentang suatu topik atau isu tertentu.
"Selain itu terjadi kekosongan pengetahuan atau pemahaman besar antara apa yang sudah diketahui dan apa yang sebenarnya perlu diketahui," ujar Astrid. (fahrullah/C)
