MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.
Salah satunya dengan cara menyiapkan lokasi alternatif Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di kawasan atau wilayah yang rawan terjadi genangan atau banjir. Yakni, di kecamatan Biringkanaya, Manggala, Panakkukang dan Tamalanrea.
Sebab diketahui, penyelenggaraan Pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan akan terjadi bulan Januari hingga Februari 2024.
Maka dari itu, Pemkot Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan langkah-langkah mitigasi.
"Ada hal yang berbeda di tahun ini dan di tahun depan, yaitu persiapan Pemilu dan kita harus sukseskan itu, di mana ada empat kecamatan yang rawan banjir," terang Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Hendra Hakamuddin, saat ditemui di Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (22/12).
Hendra Hakamuddin menyebut, meski curah hujan di tahun 2023 dan 2024 memiliki intensitas yang berbeda dari sebelumnya, tetapi potensi banjir tetap ada, terutama pada bulan Februari dan Maret 2024.
Maka dari itu, upaya serius pun dilakukan dengan mengundang pihak terkait seperti KPU, Bawaslu, dan Kesbangpol dalam rapat koordinasi penanganan bencana.
"Pada saat terjadi musim hujan dan berpotensi banjir hampir semua OPD di Kota Makassar termasuk instansi terkait TNI/POLRI itu sudah tau apa langkah-langkahnya, prosedurnya seperti apa," terang Hendra.
Ia mengaku Kesbangpol Kota Makassar dan KPU Kota Makassar sedang mengumpulkan data-data TPS yang berada di titik rawan banjir.
Di mana, nantinya alternatif lokasi TPS yang disiapkan nantinya tidak boleh jauh dari wilayah administrasinya. "Tugas kami untuk misalkan mengantar pemilih ke TPS nya atau seperti apa," ucap Hendra.
Hendra melanjutkan pihaknya tidak hanya berfokus pada hari penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Tetapi, pihaknya harus bersiap mulai dari distribusi logistik, utamanya di wilayah kepulauan.
Di mana, kata dia, pihaknya membutuhkan data kebutuhan logistik untuk nantinya disesuaikan dengan jumlah distribusi dan armada yang digunakan.
"Kalau memang butuh armada yang cukup mumpuni, kami akan bicara dengan kantor Sarnas Sulsel kita manfaatkan armada yang ada untuk mendistribusi, ini hajatan nasional jadi semua harus ikut sama-sama, ada juga dari Lantamal jika memang itu di butuhkan," tutup Hendra.
Sementara itu, Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi menyampaikan beberapa hal yang menjadi kewaspadaan saat pemilu nantinya.
"Ada aturan terkait lokasi TPS yang harus mengikuti beberapa aturan seperti mendekatkan lokasi TPS dengan pemilih. Selain itu beberapa titik yang berada di kepulauan juga menjadi perhatian, agar surat suara dapat diterima oleh pemilih dalam kondisi baik, serta kembali ke KPU juga dalam kondisi baik," ungkapnya.
Beberapa hal lain yang juga menjadi perhatian terkait kesiapan dapur umum, serta kondisi kesehatan bagi masyarakat yang terdampak banjir. (Shasa/B)
