MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang baru, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi resmi berkantor, Jumat (22/12/2023) kemarin.
Mantan Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) itu datang di Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, didampingi istrinya Dewwy Andi Rian.
Kehadiran orang nomor satu di Mapolda Sulsel ini, disambut langsung Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Chuzaini Patoppoi dengan pengalungan kain sutera yang berhiaskan bunga.
Sebagai tradisi penyambutan Kapolda yang baru, Andi Rian berjalan masuk di halaman Mapolda Sulsel bersama Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel yang baru dengan dipayungi khas kerajaan Sulsel.
Kemudian disambut sumpah setia dari personel Polda Sulsel dengan tradisi angngaru serta penyambutan dengan tarian tradisional Padduppa oleh Polwan Polrestabes Makassar.
Sebelum memasuki ruangan, Andi Rian beserta istri kemudian menyapa dan menyalami satu persatu barisan pejabat utama (PJU) Polda Sulsel yang berjejer menunggu kedatangannya.
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana mengatakan, setelah penyambutan tersebut dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan lain yang telah disiapkan di Mapolda Sulsel, seperti paparan laporan kesatuan dan upacara serah terima Pataka Polda Sulsel.
“Kegiatan juga akan langsung dilanjutkan dengan rapat paripurna Bhayangkari, serah terima Ibu Asuh Polwan, kenal pamit, acara pengantar tugas, serta farewell parade," ujar Komang.
Sekadar diketahui, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi menggantikan Kapolda Sulsel yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso yang kini diangkat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri, persiapan penugasan luar struktur.
Adanya pergantian pucuk pimpinan Polda Sulsel ini mendapat reaksi dari aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Ada beberapa cacat LBH Makassar untuk Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi dalam mendorong terciptanya reformasi penegakan hukum, utamanya di wilayah Sulawesi Selatan.
Aktivis anti korupsi menilai Polda Sulsel masih lemah dalam penindakan kasus korupsi. Selama kepemimpinan Irjen Pol Setyo Boedi Moemponi Harso hingga masa jabatannya berakhir, tak ada satupun kasus kasus korupsi yang berhasil diungkap maupun dituntaskan.
Beberapa kasus yang menonjol dan belum tuntas sejak tahun 2022 hingga 2023 diantaranya, kasus korupsi penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Covid-19 dari Kemensos RI, kasus dugaan mark up bansos Covid-19 Kota Makassar, dan kasus dugaan korupsi pengadaan kontainer Makassar Recover tahun anggaran 2021.
Selain tiga kasus yang menonjol itu, beberapa kasus lama juga tak terdengar lagi diantaranya, kasus dugaan korupsi Stadion Mattoanging, kasus traffic light, kasus halte BRT, dan kasus mutasi pelat kuning pada Dishub Provinsi Sulsel tak terdengar lagi progres penanganannya hingga saat ini.
Banyaknya kasus tersebut yang bahkan dilakukan disaat masyarakat sedang dilanda bencana dinilai peneliti Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi sebagai bukti tidak adanya keseriusan Polda Sulsel dan jajaran dalam menuntaskan kasus korupsi.
Dengan begitu, Kapolda Sulsel yang baru yakni Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi diperhadapkan dengan pekerjaan rumah yang tak terselesaikan itu.
"Yah kurang lebih kayak tinggalkan piring kotor (Irjen Pol Setyo Boedi Moemponi Harso), meninggalkan banyaknya pekerjaan rumah untuk kapolda baru," ungkap wakil direktur badan pekerja ACC, Anggareksa.
Angga mengibaratkan, tumpukan berkas-berkas perkara korupsi di Ditreskrimsus Polda Sulsel serupa dengan piring kotor, mengingat selama Polda Sulsel dipimpin Irjen Pol Setyo Boedi Moemponi Harso, tidak ada progres atau proses hukum yang dilakukan.
Melihat banyaknya kasus yang tidak terselesaikan itu, Angga berharap kepada Kapolda Sulsel yang baru bisa menuntaskan kasus-kasus mandek yang ditangani pihak penyidik Ditreskrimsus. Mengingat, Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi dinilai punya latar belakang Reserse dan pernah di Bareskrim.
"Menurut kami itu menjadi catatan, jadi kami berharap adalah itu menjadi atensi khusus bagi Kapolda baru untuk menuntaskannya. Apalagi track rekor kapolda baru ini pernah sebelumnya di Bareskrim," tutur Angga.
Tidak hanya itu, Angga juga berharap nantinya Kapolda Sulsel yang baru harus mengevaluasi kinerja penyidik Polda, khusus yang selama ini menangani perkara-perkara korupsi dan mandek.
"Ini PR (pekerjaan rumah), harus evaluasi jajarannya terutama penyidik di Polda yang menyelidiki kasus-kasus korupsi di jajaran Ditreskrimsus agar kedepannya tidak ada lagi kasus mandek yang diselidiki bertahun-tahun sampai pejabat baru," pungkasnya. (Isak/B)
