MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi Sulawesi Selatan yang akan bertugas untuk menurunkan angka pengangguran di Sulsel.
Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi Sulsel Andi Muhammad Arsjad mengatakan, ini menjadi tim pertama terbentuk di Indonesia Timur yang diharapkan dapat memaksimalkan kerja pemerintah.
"Jadi, kalau ada tim koordinasi, penurunannya tentu harus lebih kencang lagi. Kalau perlu turun jadi 2 persen lah. Kalau begitu targetnya harus diturunkan lagi. Nah, tentu sekarang kita tidak hanya berpikir bagaimana outputnya tapi outcome-nya. Bagaimana tim koordinasi ini bisa mengelaborasi semua pentahelix yang ada. Tadi ada dunia usaha, ada dunia industri, perguruan tinggi, pemerintah, swasta," terangnya.
Ia mengutarakan, Tim tersebut kedepannya diharapkan dapat merumuskan mengenai proyeksi pembukaan lapangan kerja dari sektor industri baru yang berkembang di Sulsel. Selain itu kata Arsjad, Pemprov melalui pikiran Gubernur mencanangkan dibentuknya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan yang mampu membekali para pemuda di Sulsel untuk siap kerja sesuai potensi daerahnya masing-masing.
Arsjad menyampaikan hal itu juga telah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Transformasi Skill Development Center (SDC) Menjadi Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 di Hotel Santika, Makassar, Rabu 27 Desember.
Ia menyampaikan dari beberapa tahun terakhir angka pengangguran di Sulsel terus menurun. Kata dia, angka pengangguran di Sulsel terus mengalami penurunan. Data (BPS) tahun 2020 terdapat 6,31 persen, turun menjadi 5,72 persen di tahun 2021, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,51 persen, dan pada Agustus tahun ini menduduki posisi 4,33 persen.
Ia memaparkan saat ini, Sulsel memiliki potensi penduduk 9,3 juta jiwa. Kemudian, sebanyak 7,15 juta orang diantaranya adalah kelompok usia kerja, namun dari jumlah itu yang tergolong pada angkatan kerja 4,69 juta orang dan 2,45 juta orang bukan angkatan kerja.
"Persoalannya adalah data yang kami miliki per Agustus 2023 dari BPS ini, persentase tingkat pengangguran terbuka kita 4,33 persen. Itu ekuivalen dengan ada 200 ribuan jiwa yang berada pada posisi pengangguran," paparnya.
Kegiatan yang digelar Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar itu dihadiri Kepala BBPVP Makassar, Kepala BBPVP Makassar Laode Haji Polondu, Ketua SDC Affandy Agusman Aris, Koordinator Bidang Pemberdayaan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas BBPVP Makassar Yohanes Ferdinandus Samson Gu Wea, dan sejumlah akademisi.
Kepala BBPVP Makassar Laode Haji Polondu menjelaskan, sejak terbentuknya SDC hingga saat ini sudah banyak kegiatan dan sosialisasi program yang dilaksanakan, namun dari beberapa pertemuan sampai dengan tindak lanjut Perpres 68 tahun 2022 dikatakan agar tidak dualisme tentang pengelolaan pelatihan yang sifatnya kolaboratif.
"Dari 38 provinsi di Indonesia belum banyak yang membentuk Tim Koordinasi Vokasi Daerah, dan di kawasan Indonesia Timur insyaallah Provinsi Sulawesi Selatan yang pertama duduk bersama tentang SDC menjadi Tim Koordinasi Vokasi Daerah," ungkapnya.
Kementerian tenaga kerja, kata Laode, melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi telah berkomitmen menciptakan tenaga kerja terampil, khususnya bagi yang belum memiliki keterampilan, menganggur, belum berdaya saing, khususnya dari sisi kompetensi dan keahlian.
Laode menambahkan, melalui kesempatan ini pihaknya akan berdiskusi untuk membahas tranformasi tersebut dan berharap dari kegiatan ini akan terbentuk jajaran pengurus Tim koordinasi Vokasi Daerah Sulawesi Selatan yang akan merumuskan program-program terkait keterampilan tenaga kerja. (Abu/B)
