MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Anggaran pupuk bersubsidi di Indonesia selama ini besarannya hanya menjangkau petani secara terbatas dan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, mengingat anggaran yang tersedia sekitar Rp25 triliun.
Dengan anggaran tersebut pemerintah hanya bisa mengalokasikan 7,8 juta ton pupuk bersubsidi, atau sepertiga dari usulan seluruh kebutuhan pupuk di Kabupaten/Kota di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).
Namun, kata Mentan, semua persoalan tersebut bisa diatasi dalam waktu dekat karena Presiden setuju menambah anggaran pupuk sebesar Rp 14 triliun.
Mentan pun berterimakasih atas dikabulkannya permohonan penambahan anggaran pupuk subsidi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencapai Rp 14 triliun.
Menurut Mentan, penambahan ini merupakan bukti bahwa Presiden Jokowi secara serius memberi perhatian khusus pada para petani.
"Kami terima kasih tak terhingga kepada Bapak Presiden karena beliau sangat mencintai petani. Alhamdulillah hari ini anggaran ditambah 14 triliun. Kita doakan semoga beliau sehat selalu," ujar Mentan.
Dengan penambahan ini maka pemerataan pupuk dapat dilakukan hingga para petani di hutan sampai pelosok desa.
"Saudara kita yang di hutan desa itu juga mendapatkan jatah pupuk yang sama setelah sebelumnya tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi, bibit dan benih. Kami bahkan sudah mencabut permentan yang diterbitkan tahun 2020 karena dinilai menghambat pengambilan pupuk oleh petani-petani kita," katanya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengabulkan permohonan para petani dalam penambahan anggaran pupuk subsidi sebesar Rp14 triliun.
Kepastian ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para petani dan penyuluh se Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas.
"Menteri Pertanian sudah mengajukan dan dari kementerian keuangan saya harapkan agar segera direalisasikan. Kita akan berusaha untuk yang 14 triliun ini segera diproses. Tadi saya tanya langsung ke Pak direktur PIHC ada 1,7 juta ton stok pupuk, dan 1,2 juta ton yang bersubsidi. Dengan begitu kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi," katanya.
Dengan penambahan ini, Presiden mengatakan bahwa produksi beras dapat dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Dia pun mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi keluhan petani mengenai pupuk subsidi.
"Saya tidak ingin dengar itu tadi Menteri pertanian juga sudah menyampaikan belinya pupuk tidak usah memakai kartu tani boleh memakai KTP juga bisa, setuju. Target kita di Jawa Tengah ini produksi beras bisa kembali ke ranking dua lagi," jelasnya. (RM)
