Ia menilai bahwa permintaan penundaan penyaluran Bansos yang dikaitkan dengan politisasi sangat tidak rasional. Apalagi bantuan adalah murni untuk masyarakat yang membutuhkan.
"Adapun ada permintaan dari tim Ganjar-Mahfud untuk menunda penyaluran itu saya kira ini sangat tendesius. Harus dipilah antara program pemerintah dan produk kampanye pasangan calon tertentu," jelasnya.
Tenaga pengajar Antropologi Unhas itu menyebutkan bahwa Bansos yang disediakan pemerintah tak ada simbol capres tertentu sehingga penyaluran bebas dari kepentingan politik.
Disebutkan, tahapan demokrasi boleh berjalan. Tapi pemerintah juga memikirkan kebutuhan masyarakat sehingga bantuan sosial tetap disalurkan untuk memnuhi kebutuhan keseharian.
"Saya kira Bansos itu tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pemilu, dan saat ini rakyat sangat membutuhkan terlebih banyak rakyat terkena dampak akibat situasi tertentu seperti El Nino dan lainnya," tuturnya.
Dia menambahkan, jangan ada pemikiran yang bisa menghalangi bantuan untuk masyarakat. Karena dalam penyaluran Bansos jika ada hal yang berpotensi pelanggaran hukum tentu ada mekanisme prosesnya.
