MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Potensi kecurangan bisa saja terjadi pada surat suara, termasuk kemungkinan tercoblos sebelum sampai ke tangan pemilih.
Hal ini yang harus diwaspadai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai pihak penyelenggara, KPU harus menjamin surat suara steril (tidak cacat) hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengatakan, sejumlah kabupaten/kota sudah mulai melakukan penyortiran serta proses melipat surat suara yang telah diterima dari percetakan.
Dalam proses sortir tersebut, kata Hasbullah, pihaknya bersama Bawaslu mencari surat suara yang tidak layak pakai pada 14 Februari 2024 nanti.
"Proses sortir itu mencari surat suara bermasalah. Jadi proses sortir untuk melakukan pengecekan yang mana rusak agar bisa melakukan penggantian," katanya.
Hasbullah menegaskan, jika proses sortir dilakukan dengan teliti, maka KPU menjamin tidak akan ada surat suara yang catat hingga ke TPS. "Kecuali yang melakukan sortir tidak teliti," ucapnya.
Olehnya, ia meminta petugas sortir agar disiplin, baik saat proses pelipatan di tingkat kabupaten/kota, maupun saat pengemasan. "Juga kami ingin memastikan logistik termasuk surat suara sampai di TPS harus steril. Jadi, saya berharap teman-teman yang melakukan sortir teliti dan teman-teman Bawaslu melakukan pengawasan," tegasnya.
Menurutnya, jika ada hal berkaitan dengan kerusakan surat suara atau kekurangan dan kelebihan di tingkat yang berdampak di TPS. Maka pihaknya memastikan untuk semua terpenuhi sebelum hari H pencoblosan 14 Februari mendatang.
"Pada dasarnya progres masih jalan, baik percetakan maupun distribusi. Kami komitmen untuk kertas suara akan aman dan lancar sesuai kebutuhan di TPS nantinya," jelasnya.
Anggota KPU Sulsel, Marzuki Kadir menambahkan, sebanyak 13.096.888 kertas surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota di Sulsel, untuk Pemilu 2024 dicetak di Kota Makassar. Perusahaan yang menangani percetakan tersebut yakni PT Fajar Grafika dan PT Adi Perkasa.
"Jumlah surat suara yang dicetak di Makassar itu, ditangani PT Adi Perkasa berjumlah 7.308.990 lembar, sedangkan PT Fajar Grafika sekitar 5.787.898 lembar," kata Marzuki, Minggu (7/1/2024).
Dikatakan proses percetakan di Makassar khusus untuk DPR RI dan DPRD Provinsi serta Kabupaten dan Kota. Sedangkan kertas suara untuk DPD RI dan Presiden dicetak di daerah lain, yang dipercayakan oleh KPU RI.
Disebutkan, saat ini distribusi kertas suara sudah disalurkan ke 24 kabupaten dan kota se-Sulsel sebagian sudah berjalan. Dan sebagian masih menunggu jadwal berikutnya untuk tahapan distribusi.
"Jadi, kertas suara dicetak di Makassar itu untuk DPR RI dan Provinsi serta kabupaten/kota. Bahkan sebagian sudah di distribusikan ke daerah. Sedangkan kertas suara DPD RI dan Presiden dicetak di Surabaya," jelasnya.
Lebih lanjut Marzuki menegaskan, PT Fajar Grafika dan PT Adi Perkasa mencetak 13.096.888 kertas suara wakil rakyat untuk 17 Kabupaten dan Kota se-Sulsel. Sedangkan 7 daerah lainya tetap dicetak di Surabaya, perusahaan pemenang tender ditunjuk KPU RI.
Adapun perusahaan PT Fajar Grafika mencetak kertas suara di Sembilan daerah yakni Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Toraja, Toraja Utara, Palopo, Barru Maros, Takalar. Jumlanya 5.787.898 surat suara.
Sedangkan PT Adi Perkasa memproduksi surat suara di delapan daerah yakni Selayar, Pangkep, Enrekang, Sidrap, Pinrang, Parepare, Bulukmba dan Kota Makassar, total jumlah 7.308.990 surat suara.
Sisahnya untuk 7 daerah lainya, seperti Soppeng, Bone, Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Gowa, Wajo tetap dicetak di Surabaya. Adapun jumlah yakni, 6.987.849. Sehingga total surat suara diproduksi untuk Sulsel 20.084.737 lembar.
Diakui, dalam proses percetakan di Makassar, ditemukan ada kerusakan. Namun, perusahaan akan memperbaiki.
Sedangkan dalam proses percetakan dan distribusi. Pihak KPU dibantu oleh keamanan TNI dan Polri serta Bawaslu, tujuanya agar menjamin keamanan surat suara. "Sejujurnya dalam percetakan ada rusak dan ini tanggungjawab perusahaan untuk perbaiki," tutup dia.
Terpisah, Komisioner Bawaslu Sulsel, Syamsuar mengatakan, pihaknya dari Bawaslu sudah melakukan pengawasan dalam proses distribusi logistik surat suara.
"Sesuai laporan, Bawaslu menemukan ratusan surat suara rusak dan kotak suara yang rusak saat melakukan pengawasan pengepakan," sebutnya.
Ia menegaskan, jika pihaknya telah melakukan pengawasan mulai kedatangan kotak suara dan surat suara hingga dilakukan pelipatan.
"Tapi saat melakukan pengawasan masih temukan kotak bersama surat suara tidak layak. Itu terjadi di Kabupaten Pinrang, juga terjadi di Kota Makassar," sebutnya.
Dia juga mengatakan, tugas Bawaslu sebagai pengawasan, tentu koordinasi dan konsolidasi untuk memastikan tahapan distribusi logistik pemilu berjalan lancar. Ini sejalan antara Bawaslu dan KPU merupakan langkah penting dalam menjamin integritas dan transparansi proses pemilu.
"Kami telah berkomunikasi dengan KPU untuk memastikan bahwa tahapan distribusi logistik pemilu dapat diawasi dengan ketat. Keterlibatan Bawaslu dalam proses ini penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan pemilu," ujar Samsuar.
Samsuar Saleh juga menegaskan kesiapan jajaran Bawaslu Sulsel dalam mengawasi seluruh tahapan distribusi logistik. Pihaknya telah melakukan persiapan matang, termasuk penguatan di internal Bawaslu terkait dengan protokol pengawasan distribusi logistik.
"Tujuan utama kami adalah memastikan bahwa setiap tahapannya berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami juga memperhatikan aspek selama distribusi logistik, terutama terkait dengan kondisi geografis Sulawesi Selatan yang beragam," tukasnya. (Yadi-Fahrullah/B)
