MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Presiden Joko Widodo dipastikan tidak akan hadir dalam peringatan ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang digelar hari ini. Selain memang tak diundang, Jokowi juga terkesan 'mengacir' dengan melakukan kunjungan keluar negeri dalam kapasitas sebagai kepala negara. 'Banteng' yang satu ini memilih 'hengkang' dari kandang.
Ketidakhadiran Jokowi di ulang tahun ke-51 PDIP ikut direspons oleh kader di Sulawesi Selatan. Ketua Bidang Kehormatan PDIP Sulsel, Andi Ansyari Mangkona mengatakan absennya Jokowi sama sekali tak akan mengganggu khidmatnya acara perayaan nanti.
"Tidaklah. PDIP sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti itu. Dulu, kuatnya Orde Baru bisa kita lawan," ujar Ansyari, Selasa (9/1/2024).
Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulsel itu mengatakan, tak hanya di peringatan ulang tahun, ketidakhadiran Jokowi bersama PDIP di pemilihan presiden pun, tak akan mengganggu basis dan soliditas pengurus dan kader PDIP dari pusat hingga daerah.
"Jokowi tidak di PDIP apakah mengganggu? Bagi kami tidak. PDIP itu partai kader," imbuh Ansyari.
Ansyari mengatakan, momentum peringatan ulang tahun menjadi spirit dalam menghadapi Pemilu 2024. Dia berharap, kado ulang tahun kali ini adalah kemenangan PDIP pada kontestasi politik nanti.
"Selain itu, kami berharap kandidat usungan PDIP yakni Hanjar-Mahfud juga bisa menang satu putaran atau pun masuk putaran kedua," ucap Ansyari.
Dia mengatakan, di Sulawesi Selatan, PDIP menargetkan perolehan 11 kursi plus mengincar kursi ketua DPRD Kota Makassar.
"Target itu dipasang dengan melihat kemampuan dan komposisi dari seluruh caleg yang maju," imbuh dia.
Sementara itu, kepastian Jokowi absen dari acara ulang tahun ke-51 PDIP dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Hasto mengatakan, panitia pelaksana memang tidak mengundang Jokowi untuk hadir dalam acara itu.
Hasto mengaku tak mengundang lantaran Jokowi memiliki agenda kunjungan kerja ke Filipina. Menurutnya, agenda itu selaras dengan tema HUT kali ini dengan orientasi ke akar rumput.
"Jadi sangat clear karena Bapak Presiden kan ada tugas beliau ke Filipina. Tugas yang penting," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Senin lalu.
Hasto juga mengaku tak akan ngotot untuk mengundang Jokowi menghadiri HUT PDIP dengan tema Satyam Eva Jayate atau Kebenaran Pasti Menang itu. Terlebih, kata dia, Staf Khusus Presiden telah memastikan Jokowi bakal melawat ke sejumlah negara saat perayaan HUT PDIP berlangsung.
"Ketika ada pihak Juru Bicara Presiden Jokowi sudah menyatakan akan tugas ke Filipina ke luar negeri itu kan tugas yang sangat penting," ujar Hasto. "Masa kemudian kami ngotot kan gitu. Sudah sangat dipahami," sambung dia.
Di sisi lain, Hasto mempersilahkan jika Jokowi ingin mengirim ucapan selamat melalui video dalam acara HUT PDIP ke-51 ini. Ia mengaku terbuka kepada siapa saja yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP.
"Dia, kan, jadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Jadi ucapan selamat termasuk dari wartawan kami akan terima dengan senang hati," ujar dia.
Hasto mengatakan HUT PDIP kali ini akan hanya mengundang 51 orang sesuai dengan usia Partai Berlambang Banteng Moncong Putih itu. Hasto menyebut acara HUT bakal diselenggarakan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta.
Pengamat antropologi politik dari Universitas Hasanuddin, Tasrifin Tahara menyatakan ketidakhadiran Jokowi di acara PDIP kian menegaskan bahwa hubungan kedua pihak memang sudha retak.
"Saya kira penyebabnya adalah majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto," ujar Tasrifin.
Menurut dia, tidak adanya undangan PDIP merupakan simbol bahwa partai ini memang sudah tak sejalan dengan Jokowi. "Dan Jokowi pun sepertinya ingin melepas image sebagai petugas partai. Jokowi memilih lebih fokus sebagai kepala negara dengan melakukan kunjungan keluar negeri," kata Tasrifin.
Dampak dari retaknya hubungan itu, sambung Tasrifin, adalah elektabilitas presiden usungan PDIP. Menurut dia, basis Jokowi yang selama ini turut mendukung PDIP akan menentukan pilihan sesuai dengan pilihan Jokowi.
Tasrifin meminta PDIP memasifkan gerakan ke calon pemilih bila ingin menang Pemilu 2024.
"Hal ini agar pemenangan pemilu berjalan. PDIP masih berpeluang karena partai ini dikenal sebagai partai wong cilik dan memiliki basis ideologi," imbuh dia.
Direktur Profetik Institute Asratillah menilai, tidak hadirnya Jokowi pada acara HUT PDIP bisa jadi penanda bagi renggangnya hubungan antara PDIP dengan Jokowi.
"Mungkin salah satu sebabnya adalah perbedaan arah dukungan capres antara keduanya. Jokowi melalui representasi Gibran sebagai anaknya akan memperkuat gerbong Prabowo, sedangkan PDIP adalah partai utama pengusung Ganjar Pranowo," ujar Asratillah.
Menurut dia, ke depan, dengan tidak solidnya PDIP dan Jokowi pada perhelatan Pilpres, akan memberikan dampak pada PDIP. Asratillah mengatakan, bisa jadi beberapa kantong suara PDIP yang juga adalah basis elektorat Jokowi akan terbelah.
"Dan akan berimbas pada perolehan suara PDIP di pemilu nanti. Dengan renggangnya relasi PDI dengan Jokowi tentu akan berkonsekuensi kurang baik bagi PDIP," imbuh dia.
Asratillah mengatakan, PDIP harus segera membangun soliditas kader hingga tingkat paling bawah. Struktur organisasi mesti dirapikan, para fungsionaris mesti diminta aktif seaktif aktifnya untuk mencari dukungan suara.
"Dan yang terpenting para caleg mulai dari tingkat pusat hingga kab/kota mesti berjalan bersinergi, agar ada paralelitas pencapaian suara dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat," ujar dia.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Sukri Tamma mengatakan, bila PDIP tak mengundang Jokowi, apakah sebaliknya jika diundang akan datang?
"Justru dalam pandangan saya, kalaupun diundang apakah Pak Jokowi akan datang?" ujar Sukri.
Menurut dia, pertanyaan tersebut selaras dengan konstelasi politik saat ini. Anak Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto sebagai capres dan bukan usungan dari partai berlambang banteng tersebut.
Selain itu, Jokowi juga disebut dalam banyak pernyataan ia memberikan statement yang terkesan mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2.
"Pasti ada kaitannya dengan konstelasi politik saat ini, dalam konteks pilpres karena ada kecenderungan Jokowi atau mewacana tidak bersama PDIP tapi bersama pasangan lain yang orang sudah ketahui (Prabowo-Gibran)," imbuh dia.
"Karena beberapa waktu terakhir ini kita melihat langkah yang dilakukan pak Jokowi kita membaca bahwa semakin kuat dalam tanda petik dukungannya kepada paslon yang tidak didukung oleh PDIP," sambung Sukri.
Sisi lain, kata Sukri, tidak diundangnya Jokowi dalam acara besar PDIP bisa membuat publik bertanya mengenai keretakan hubungan Jokowi dengan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri. Meskipun diketahui saat maju dalam Pilpres 2019 lalu, Jokowi diusung partai PDIP. Juga saat menjabat nampak Jokowi kerap kali menghadiri kegiatan-kegiatan kepartaian PDIP.
"Kedua, kalau itu terjadi maka itu sudah pasti dan kita tidak berspekulasi lagi apakah hubungan Megawati atau hubungan Jokowi dengan PDIP baik baik saja. Itu kalau sampai tidak diundang sudah pasti tidak baik, bisa jadi kita menganggap kalau sudah pisah jalan hanya tidak dikatakan karena alasan politik. Karena bagaimana pun selama ini Pak Jokowi selalu hadir, bahkan jangan kegiatan ulang tahun, kegiatan besar lainnya sering kali hadir bersama ibu Megawati," papar Sukri.
Dengan adanya masalah ini, dipastikan akan berdampak ke kader-kader PDIP di daerah. Sukri mengatakan kader PDIP di daerah akan berekspeksulasi jika partainya saat ini tidak lagi sejalan dengan Presiden Jokowi.
"Meskipun kita tidak bisa mengukur seberapa besar pengaruhnya tapi tentu itu akan di baca di daerah, kader PDIP di daerah akan melihat itu bahwa setingkat kepala negara yang pernah sangat rajin mengikuti kemudian tidak ikut lagi bisa jadi tanda tanya besar untuk kader. Kalau itu terjadi maka para kader di daerah tentu akan membuat evaluasi, apakah kondisi itu dianggap tidak solidnya lagi pak Jokowi terhadap partai hingga kader daerah PDIP tidak lagi sejalan," ujar dia.
PPP Sulsel Tuan Rumah
Sementara itu, Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan akan menjadi tuan rumah peringatan hari lahir ke-51 partai tersebut. Puncak acara peringatan hari lahir akan digelar pada 27 Januari 2024.
"Alhamdulillah PPP Sulsel ditunjuk oleh DPP untuk menjadi tuan rumah puncak Harlah ke 51. Harlah itu dimulai 5 Januari 2023 dan puncak 27 Januari di Kota Makassar," kata Sekretaris PPP Makassar, Rahmat Taqwa Qurais.
Pengurus PPP melakukan kunjungan ke Wali Kota Makassar selaku pembina partai politik. Dalam pertemuan itu, hadir pula Ketua PPP Sulsel, Imam Fauzan Amir Uskara.
Harlah PPP akan digelar di Gedung Olahraga (GOR) dan Gedung Makassar, dihadiri Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Sandiaga Uno menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) juga pengurus lainya.
"Kami laksanakan di GOR sudiang. Hadir Ketum Mardiono, Gus Sujarweni, Bappilu Sandiaga Uno, Ucok Baba, Gilang Dirga. Kita berkumpul, silaturahmi dengan melibatkan beberapa stakeholder," ujar dia.
Menurut Rahmat, puncak Harlah PPP bagian dari konsolidasi partai. Tujuan menghadapi Pemilu 2024, karena target PPP untuk menang. (suryadi-isak pasa'buan/C)
