MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Universitas Hasanuddin (Unhas) menghadirkan Cawapres Nomor Urut 3, Prof. Dr. Mahfud MD, memaparkan visi-misi di kampus tersebut, Sabtu (13/1/2024).
Tujuanya tidak lain, bisa memperkenalkan ide dan gagasan Paslon Ganjar-Mahfud kepada pemilih tradisional maupun rasional di kota Makassar.
Dalam paparanya, ia meneyebutkan, visi ke depan tentang mau diapakan Indonesia 5 tahun. Biasamya visi itu tidak cukup hanya dibaca atau dikenali dari bacaan.
"Kalau mau memilih calon pemimpin visi harus dikaitkan dengam pengalaman hidup. Disitu dilihat akan membangun ekonomi kerakyatan, tapi kalau hidupnya tidak sederhana berarti tidak bagus visinya," katanya.
Menkopulhukam itu berjanji akan menegakkan hukum, bagaimana perjalanan hidup. Apalagi saat ini banyak penegak hukum yang malah melanggar hukum.
"Visi itu kan ditulis tapi, ada juga diri sendiri betul menegakkan hukum atau tidak. Saya akan menegakkan perlindungan HAM," tegasnya.
Dia memperkenalkan mempunyai viisi Indonesia unggul. Dimana Indonesia yang lebih baik. Oleh seban itu, dikatakan yang lebih spesifik dari visi itu adalah menjadikan hukum sebagai panglima untuk kesejahteraan rakyat.
"Penegakan hukum di Indonesia tidak bisa disembunyikan. Memang hukum kita itu compang camping. Pembuatannya compang camping, pelaksanaannya compang camping itu berdasarlan riset hasil lembaga internasional yang berpusat di Jerman," jelasnya.
Di Indonesia hujum tidak ada kepastian, penegakannya tidak jelas. Orang minta izin usaha dikasih IUP. Belum digarap sudah diterbitkan IUP lain ke orang lain atau ditunda lalu dikorupsi.
"Maka di Indonesia indeks persepsi korupsinya paling sekarang turun drastis. Akibatnya angka kemiskinan kita sekarang msih sekitar 9,7 persen," sebutnya.
Kalau menuju Indonesia yang lebih baik, ingin menuju Indonesia emas di tahun 2045, itu syaratnya pertumbuhan ekonomi rata-rata sejak tahun 2021 sampai 2045 rata-rata 6 persen.
Sejak 2020, 2021, 2022, 2023, di bawah. Berarti harus ada kompensasinya. Kedepannya jangan hanya 6 persen, karena menutupi lubang-lubang yang sudah ada dan mungkin akan ada kedepan.
"Gimana caranya? Saya berdiskusi dengan para pengusaha, kami punya target pertumbuhan ekonomi 5 tahun ke depan 7 persen. Jawabannya, itu hanya kebodohan yang menyebabkan kita tidak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen," tegasnya.
"Trus di mana, pengelolaan, korupsinya dibuang, ditindak tegas. Kedua, birokrasinya jangan bertele-tele. Birokrasi kita itu banyak Konflik interest. Dpr juga sama menajdi semacam penghubung tuh DPR. Sampaikan ke menteri ini harus begini. Di situ banyak korupsi, dari pusat ke kanan ke kiri dan seterusnya," sambung dia.
Hukum ditegakkan, korupsi disikat. Bagaimana menegakkan hukum, visi misi Ganjar-Mahfud ada 140 halaman. Pelanggaran hukum diatas antar pejabat dan pengusaha hitam untuk main proyek.
"Di daerah ada mafia tambang yang di back up oleh aparat. Mafia penjahat. Rakyat kecil it hak-hanya dirampas. Tanah, berapa ratus ribu hektar tanah masyarakat adat tiba-tiba beralih ke pengembang. Sehingga saya katakan penegakan hukum itu ke atas. Harus penegakan hukum secara tegas ke bawah adalah perlindungan untuk kaum lemah. Strateginya atas sikat," tutupnya. (Yadi/B)
