Yudi juga mengapresiasi realisasi belanja tahun anggaran 2023 pada Kanwil Kemenkumham Sulsel yang telah mencapai presentase sebesar 99,97 % pada akhir Desember 2023. Capaian ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras seluruh pihak. “Walau demikian, saya meminta kepada pihak pengelola keuangan untuk terus bekerjasama dan bekerja keras agar target yang ditetapkan pada tahun ini kembali tercapai,” himbau Yudi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel Amin Adab Bangun, secara resmi membuka kegiatan ini dihadapan peserta. Usai pembukaan, Amin menyampaikan harapannya agar penyusunan laporan keuangan di Lingkungan Kanwil kemenkumham Sulsel dapat memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat dilakukan evaluasi atas kinerja laporan keuangan pada waktu yang akan datang.
“Saya sampaikan apresiasi bahwa proses penyusunan laporan keuangan di Kemenkumham sudah tidak manual, melainkan menggunakan sarana Teknologi Informasi (TI) berupa aplikasi. Artinya, TI di Kemenkumham turut berperan serta di dalam menciptakan penyusunan laporan keuangan sehingga dapat mempertahankan predikat Opini WTP,” kata Amin.
Lebih lanjut Amin menjelaskan pentingnya penyusunan laporan keuangan secara akuntabel dikarenakan di dalam penggunaan uang negara harus tunduk pada Undang-Undang (UU) tentang Perbendaharaan. “Pengertian akuntaiblitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik,” papar Amin.
