“Hadirnya Bajaj itu harus menjadi suatu pertimbangan jangan sampai jadi salah satu pemicu kemacetan lalu lintas, daya angkutnya kan juga terbatas, tidak ada bedanya dengan ojek online dan ojek pangkalan bahkan bentor karena pasti mayoritas bakal digunakan untuk perorangan” ujarnya.
Ia melanjutkan, apalagi untuk kota besar pengelolaan trasnportasinya saat ini diarahkan pada orientasi pada transportasi yang ramah lingkungan.
Ia menyampaikan, kehadiran Bajaj dan operasinya tentu harus diperjelas mekanismenya, terutama penggunaan rute yang saat ini juga melintas di jalan protokol sementara beberapa jenis kendaraan tertentu tidak diperkenankan untuk menggunakannya.
“Pemerintah juga mesti mempertegas izin trayek dan klasifikasinya untuk jenis kendaraan yang dapat melintas di jalan jalan tertentu,” ucapnya.
Ia tak menampik dampaknya juga baik untuk menambah lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat, hanya saja jika tidak segera dilakukan pengaturan yang baik hal itu akan menjadi problema baru pada lini transportasi di Makassar.
“Sebaiknya itu operasi Bajaj diarahkan pada spot permukiman, ke jalan utama, jika di jalan protokol pasti akan mempengaruhi arus lalu lintas, pengaturan transportasi dari pemerintah yang terkait harus diperjelas seperti apa sih jenis angkutan umum di Makassar,” ulasnya.
Ia memberi perbandingan, saat ini BRT seperti Teman Bus justru malah melintas di jalan-jalan pinggiran dan Bajaj beserta Pete-pete malah melintas di jalan protokol, “ Pemerintah harus serius mengatur regulasi transportasi,”: pungkasnya.
