MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Anton Paul Goni menggelar Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 di titik 6 kelurahan Mario, Kecamatan Mariso.
Temu konstituen ini berlangsung di Cafe Mbuuk, Jalan Andi Djemma Kota Makassar, pada Rabu (17/1). Anton, sapaan akrabnya menerima beberapa keluhan dari masyarakat. Kartu Indonesia Sehat (KIS), program bedah rumah, air pasang yang masuk ke pemukiman warga dan juga soal Stadion Mattoanging yang tidak terurus.
Salah satu warga kelurahan Bonto Rannu bernama Nisa mengeluhkan banjir yang disebabkan oleh air pasang. Di mana, ketika air pasang pemukiman warga akan dimasuki air karena tanggul pemecah ombaknya tidak cukup tinggi untuk menahan air.
"Itu kalau air lagi pasang, airnya itu masuk ke rumah-rumah pak jadi banjir, bagaimana solusinya itu," jelas Nisa.
Sementara itu, warga lainnya bernama Salmia menanyakan terkait program bedah rumah. Ia mengaku rumahnya telah didata tapi hingga kini belum dikerjakan.
"Mau tanya soal program bedah rumah, apakah masih ada itu program. Karena rumah saya belum dikerja-kerja padahal sudah di data," ujar Salmia.
Tak hanya itu, warga Kelurahan Mario bernama Alex juga mengeluhkan Stadion Mattoangin yang tak kunjung dikerja oleh pemerintah. Ia menilai saat ini kondisi Stadion Mattoanging menyerupai hutan.
"Itu Stadion Mattoangin sudah mirip hutan. Di jaman dulu hutan itu jadi tempat para kriminal sembunyi. Apakah kita ingin mengulang hal itu dengan membiarkan stadion itu menjadi tempat pelarian kriminal," tegas Alex.
Menanggapi keluhan masyarakat terkait banjir akibat air pasang, Anton menilai tanggul yang dibangun diwilayah tersebut memiliki perencanaan yang kurang bagus. Sebab, menurut Anton, seharusnya proyek pemecah ombak tersebut dilakukan uji coba kurang lebih sebulan untuk melihat apakah tanggul yang dibangun tidak lebih rendah dari air pasang.
"Ini membutuhkan kerja-kerja yang besar, dan juga yang namanya gelombang pasang itu memang kejadian alam yang harus diantisipasi," ucap Anton.
Maka dari itu, Anton mengatakan akan menindaklanjuti keluhan tersebut untuk disampaikan ke Dinas PU Kota Makassar sebagai mitra dari Komisi C.
"Kalau itu kita mau perbaiki burub biaya besar. Ini jadi masukan ke saya, saya akan coba monitoring dan evaluasi di Dinas PU sampai sejauh mana mereka mengantisipasi kejadian seperti ini," sambung Anton.
Anton melanjutkan terkait pembangunan Stadion Mattoangin, itu merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulsel. Di mana, Anton menyebut keluhan warga dapat disampaikan ke Anggota DPRD Provinsi Sulsel.
Sehingga, Ia menyarankan kepada masyarakat untuk memasukkan aduan melalui surat ke DPRD Provinsi Sulsel melalui Komis A bidang pemerintahan.
"Bukan kewenangannya Pemerintah Kota Makassar itu tetapi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulsel, meskipun memang berada di wilayah Kota Makassar. Jadi bapak nanti dibantu sama ibu lurah untuk menyurat ke DPRD Provinsi Sulsel. Karena baru akan ditindaklanjuti keluhannya bapak kalau ada aduan dari masyarakat," tutup Anton.
Pada kesempatan tersebut juga, Anton mengimbau kepada masyarakat hadir untuk senantiasa berhati-hati dalam beraktivitas karena saat ini Kota Makassar sedang mengalami cuaca ektrem selama beberapa hari terakhir. Utamanya, untuk menjaga anak-anak sesuai dengan program milik Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, Jagai Anakta'.
