MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Anton Paul Goni menggelar Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 di titik 5 kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang
Temu konstituen ini berlangsung di Cafe Mbuuk, Jalan Andi Djemma Kota Makassar, pada Rabu (17/1). Anton, sapaan akrabnya menerima beberapa keluhan dan curhat dari masyarakat. Mulai dari masalah kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), bantuan PKH, dan fasilitas umum serta bantuan sosial.
Salah satu warga kelurahan Mandala bernama Santi mengeluhkan KIS yang tidak aktif saat ingin digunakan. Bahkan, harus menunggu beberapa bulan agar dapat kembali aktif.
"KIS saya tidak aktif waktu itu saya pergi periksa ke rumah sakit," ucap Santi.
Sementara itu, warga lainnya bernama Yanto mengeluhkan terkait bansos PKH yang hanya mendapat satu kali bantuan. Setelah itu, dia tidak mendapatkan lagi.
Bahkan, mirisnya kata Yanto, dirinya saat melakukan perekaman data di Bank tercatat bahwa di KTPnya berstatus telah meninggal dunia.
"Saya dapat bantuan sembako, cuma satu kali, saya cek selanjutnya tidak ada lagi masuk. Kebetulan saya urus rekening, pihak CS bilang kalau KTP saya tercatat meninggal dunia. Saya butuh bantuan," terang Yanto.
Menanggapi keluhan-keluhan tersebut yakni terkait KIS, Anggota Dewan dari Fraksi PDI-Perjuangan ini mengatakan KIS yang tidak digunakan selama enam bulan secara berturut-turut akan di non aktifkan secara otomatis. Sebab, akan tercatat bahwa warga tersebut tidak mengalami masalah kesehatan.
Maka dari itu, Anton menyarankan agar masyarakat menggunakan KIS minimal tiga bulan sekali agar datanya dapat terupdate sehingga tidak non aktif.
"Jadi gunakan KIS minimal 3 bulan sekali, meskipun cuma lagi sakit pinggang langsung saja cek agar ada update dari KIS," ucap Anton.
Tak hanya itu, Anton juga menyarankan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit milik Pemkot Makassar asal terdaftar KTP terdaftar berdomisili Makassar.
"Jadi kita kalau berKTP Makassar biar tidak pakai KIS bisa dapat layanan kesehatan, asal di RSUD milik Pemkot maupun puskesmas secara gratis," terang Anton.
Sedangkan terkait bansos, Anton menyebut program bantuan PKH itu merupakan dari Kementerian Sosial di mana pendataannya langsung dari pusat. Sehingga, Ia menilai dengan tercatatnya masyarakat tersebut berstatus telah meninggal dunia adalah ulah oknum.
"Ada oknum yang bermain dengan memberikan surat keterangan kalau pak Yusuf sudah meninggal dunia. Saya selalu mendapat keluhan seperti ini. Nanti saya coba lihat bagaimana masalahnya," tutup Anton.
Menutup pertemuan tersebut, Anton mengimbau kepada masyarakat kelurahan Mandala yang hadir untuk senantiasa berhati-hati dalam beraktivitas karena saat ini Kota Makassar sedang mengalami cuaca ektrem selama beberapa hari terakhir. Utamanya, untuk menjaga anak-anak sesuai dengan program milik Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, Jagai Anakta'. (Shasa/B)
