TAKALAR, RAKYATSULSEL - Sejumlah Kepala Sekolah di Daerah Kabupaten Takalar mengaku mendapat tekanan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Takalar untuk membeli buku literasi tahun ajaran 2024-2025.
Para kepala sekolah tersebut mengaku Dikbud Takalar mewajibkan mereka untuk belanja buku. Padahal jika dilihat belanja buku harus berdasarkan kebutuhan sekolah.
“Buku literasi ini bukan untuk kebutuhan sekolah, hanya akan disimpan di Perpustakaan jadi buat apa kita beli,” kata sejumlah kepala sekolah tingkat sekolah dasar saat dikonfirmasi Rakyat Sulsel, Sabtu (20/1/2024).
Sejumlah kepala sekolah itu menceritakan jika biasanya pihak sekolah yang mengusulkan permintaan belanja buku ke penyedia atau pihak-pihak tertentu.
“Sementara nota pesanan buku ini langsung kita dibawakan dari Dikbud Takalar, maksudnya sudah jadi memang notanya dari Dikbud, seolah-olah kami kepala sekolah yang membuat nota itu untuk belanja buka, padahal kami tidak pernah melakukan permintaan buku,” kata seorang sumber.
Tak tanggung-tanggung dalam nota rencana pembelian buku tersebut, ada sekolah yang nota pembeliannya mencapai puluhan juta rupiah.
“Ada sekolah yang nota pembelian bukunya mencapai Rp10 juta, ada juga yang mencapai Rp20 juta, bahkan ada yang mencapai Rp30 juta,” ujar para kepsek.
Para kepsek tersebut mengaku, rencana pembelian buku itu akan dibebankan kepada anggaran Dana Operasional Sekolah (BOS) tahap awal tahun 2024.
“Untuk pembayarannya itu rencananya tahap awal pencairan dana BOS,” geram para kepala sekolah tersebut.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar Darwis membenarkan perihal rencana belanja buku tersebut. Hanya saja dia mengaku akan meninjau ulang karena tidak sesuai kebutuhan sekolah.
“Itu sudah saya perintahkan untuk ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah,” pungkas mantan kepala dinas Pariwisata itu. (Adhy)
