JAKARTA, RAKYATSULSEL - Calon Presiden Muhaimin Iskandar dengan tegas mengungkapkan penolakannya terhadap proyek food estate yang sedang berlangsung, yang turut ditangani oleh Prabowo Subianto. Pernyataan kritis tersebut disampaikannya dalam debat cawapres kedua yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad malam.
Muhaimin menekankan bahwa food estate telah terbukti merugikan petani, mengesampingkan masyarakat adat, dan menimbulkan konflik agraria yang tidak sehat. Lebih lanjut, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh proyek tersebut, dan dengan tegas menyatakan bahwa food estate harus dihentikan.
"Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria. Bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan," tegas Muhaimin.
Calon presiden ini juga menyoroti dampak negatif terhadap iklim dan ekologi yang disebabkan oleh food estate, menyebutnya sebagai krisis iklim yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Dalam pandangannya, penanganan krisis iklim harus dimulai dengan menerapkan etika lingkungan yang mencakup keseimbangan antara manusia dan alam.
"Sekali lagi, etika, etika lingkungan. Keseimbangan antara manusia dan alam, bukan menang-menangan," ucapnya.
Muhaimin juga menekankan perlunya keadilan dalam kebijakan pembangunan nasional, termasuk keadilan iklim, ekologi, antargenerasi, agraria, dan sosial. Menurutnya, pembangunan yang tidak seimbang seperti yang terlihat dalam proyek food estate harus segera diatasi, dan kesadaran akan keadilan harus menjadi landasan utama.
"Keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antargenerasi, keadilan agraria, dan tentu keadilan sosial," tandasnya.
Debat cawapres ini menjadi panggung bagi Muhaimin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud Md untuk beradu gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Dengan dua moderator perempuan yang memandu debat dan sebelas panelis dari berbagai bidang keilmuan, debat ini menjadi ajang penting untuk menggali solusi dalam memajukan Indonesia ke depan. Komisi Pemilihan Umum menetapkan lima kali debat, tiga kali untuk capres dan dua kali untuk cawapres, sebagai upaya mendalam untuk memahami visi dan misi para calon pemimpin bangsa.
