"Makanya diharapkan DKPP harus melakukan pemeriksaan dan evaluasi ke Komisioner KPU Bone. Apakah hp masuk dalam sarana dan prasarana sesuai juknis dari dana hibah tersebut, ini yang mengambang. Pemberian juga harus berdasar dgn aturan UU," tambah Andi Syamsul Alam.
Bahkan ia menyoroti dalam seleksi bank penampungan, dimana KPU Bone memilih BPD Bone. Padahal menurutnya, BRI lebih baik ketimbang BPD Bone.
"Dalam proses seleksi bank penampungan, harus mempertimbangkan jaminan dan pelayanan prima. Bank BPD tidak tersebar di seluruh pelosok Bone, pertimbangan apa yang menjadi indikator memilih bank BPD apa karna rewardnya?," ujar Andi Syamsul Alam.
"Bank BPD juga adalah bank pemerintah Sulselbar yang ini bisa berindikasi kepada persiapan netralitas pada saat pilkada, kami menduga adanya kepentingan KPU provinsi dan kabupaten/kota karna ini menyeluruh tidak mempertimbangkan kondisi wilayah yang ada di daerah sebagaimana diatur dalam juknis penampungan dana hibah ini," tambahnya.
"Kami akan bersurat ke DKPP RI untuk melakukan evaluasi ke KPU provinsi Sulsel dan KPU kab/kota, khususnya KPU Bone," pungkasnya. (Enal)
