MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel tercatat memiliki utang terbesar diantara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.
Berdasarkan data laporan Dinas BMBK Sulsel per 19 Januari 2024 lalu, terkait rekapan daftar utang tahun 2022 sampai dengan 2023 totalnya Rp281 miliar. Rinciannya, tahun 2022 senilai Rp4,6 miliar dan tahun 2023 senilai Rp277 miliar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin tak menampik bahwa Dinas BMBK masih memiliki utang yang belum sempat terselesaikan pada pelaksanaan tahun anggaran 2023.
Kata dia, utang bersumber dari pihak ketiga atau mitra Dinas BMBK dalam pelaksanaan program. Kendati demikian, hal tersebut menjadi prioritas Pemprov Sulsel untuk segera dituntaskan.
“Semua prioritas kalau utang. Hanya ada yang prioritas menunggu Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK keluar. Ada yang prioritas karena sudah terbit SP2D-nya namun gagal bayar,” jelasnya.
Bahkan kata dia, upaya pembayarannya ditargetkan mulai dilakukan pada triwulan pertama tahun anggaran 2024 ini. “Ada yang bakal dibayar, ada juga yang sudah ada SP2D terbit namun sebelumnya tidak sempat terbayarkan dan itu di triwulan 1 akan segera dibayar,” ungkapnya.
Berdasarkan data realisasi fisik dan keuangan tahun 2023, Dinas BMBK Sulsel memiliki tiga program yakni penyelenggaraan jalan, pengembang jasa konstruksi dan penunjang urusan pemerintahan.
Di tahun 2023, Dinas BMBK beberapa kali melakukan perubahan daftar pelaksanaan anggaran (DPA). Untuk program penyelenggara jalan yaitu DPA Parsial II Rp692 miliar, DPA Parsial III Rp662 miliar, di perubahan Rp204 miliar, lalu parsial selanjutnya Rp188 miliar. Realisasi 91,81 persen dan fisik 94,10 persen.
Selanjutnya ada program pengembangan jasa konstruksi yaitu DPA Parsial II Rp1,5 miliar, DPA Parsial III Rp1,5 miliar, di perubahan Rp351 miliar, lalu parsial selanjutnya Rp339 miliar. Realisasi 96,55 persen dan fisik 97,36 persen.
Lalu ada program penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu DPA Parsial II Rp30 miliar, DPA Parsial III Rp30 miliar, di perubahan Rp31,9 miliar, lalu parsial selanjutnya Rp27,4 miliar. Realisasi 86,07 persen dan fisik 86,10 persen.
Total realisasi di parsial II Rp724,8 miliar, di parsial III Rp694,2 miliar, di perubahan Rp237 miliar dan parsial berikutnya Rp215,9 miliar. Jika dipersentasikan realisasi keuangan 91,04 persen dan realisasi fisik 97,65 persen.
Khusus penyelenggaraan jalan provinsi yang menjadi program prioritas di tahun 2023, untuk pembangunan jalan rencananya ada 7 paket dengan target panjang 35 kilometer. Realisasi 6 paket dengan panjang 24 kilometer.
Rekonstruksi jalan, rencana 25 paket dengan panjang 60 kilometer, realisasi 22 paket dengan realisasi 47,39 kilometer. Rehabilitasi jalan, rencana 6 paket dengan target panjang 50 kilometer ditambah 4 titik penanganan pasca bencana. Namun realisasi 3 paket dengan 64,87 (rekonstruksi 5,43 km, 59,45 km pemeliharaan), 0 titik penanganan pasca bencana.
Pembangunan jembatan, rencana jembatan 8 paket dan 9 jembatan. Realisasi 5 paket dan 6 jembatan. Rehabilitasi jembatan rencana 2 paket, 2 jembatan. Realisasi 2 paket, 2 jembatan. Terakhir pemeliharaan rutin jalan dan jembatan rencana seluruh ruas di 6 UPTD. Realisasi enam UPTD. (Abu/B)
