MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Langkah antisipasi harus disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi musim hujan. Hal ini dilakukan untuk memastikan logistik pemilu tetap dalam kondisi baik saat pendistribusian, hingga pemungutan suara 14 Februari mendatang.
Koordinator Divisi Logistik KPU Sulsel, Marzuki Kadir mengatakan, untuk mencegah terjadinya logistik pemilu rusak di musim hujan ini, pihaknya telah melakukan antisipasi dengan pihak terkait untuk pendistribusian.
"Kami meningkatkan sinergitas dengan KPU kabupaten/kota dan pihak terkait lainnya untuk pengamanan gudang KPU. Sinergitas ini dilakukan dengan maksimal dan efisien, dengan peningkatan kewaspadaan terhadap inventaris pemilu apalagi di musim hujan seperti ini," tegasnya.
Terkait kendala distribusi logistik pemilu saat ini masih aman. Meskipun pihaknya telah melakukan antisipasi agar logistik tidak rusak.
"Jadi, kekhawatiran kita pada persoalan cuaca, untuk antisipasi adanya air, logistik kita tutup dengan terpal atau plastik," jelasnya.
Saat ini, sejumlah logistik Pemilu 2024 sudah tiba di gudang KPU se-Sulsel. Bahkan proses sortir sementara berjalan.
"Hingga tanggal 21 Januari 2024, jumlah surat suara diterima (seluruh KPU kabupaten/kota) tambah surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjumlah 28.003.815 lembar," kata Marzuki Kadir, Minggu (21/1/2024).
Terkait dengan kondisi surat suara yang rusak dari hasil sortir, mantan Ketua KPU Pangkep itu menjelaskan, data tanggal 14 Januari KPU Sulsel menemukan 93.653 surat suara tidak layak atau rusak. "Sekarang hampir 100 ribu rusak. Kami masih menunggu data riil per kabupaten/kota se-Sulsel," jelasnya.
Dijelaskan, ada beberapa kriteria surat suara yang tidak layak. Berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh KPU RI. Diantaranya hasil cetak surat suara tidak merata, tidak jelas, dan terdapat noda. Selain itu surat suara kusut atau sobek.
Pihaknya belum bisa pastikan berapa total yang rusak secara keseluruhan. Karena masih bergerak terus hasil sortir di 24 daerah.
Lebih lanjut dijelaskan, data KPU Sulsel saat ini, jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap), sebanyak 6.670.582 jiwa. Sedangkan jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) yakni 26.357 lokasi.
Sedangkan, jumlah surat suara (SS) DPR RI sebanyak 5.752.469 lembar, dan SS surat DPR RI untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjumlah 1.000 lembar.
Kemudian, SS DPRD Provinsi Sulsel, berjumlah 4.390.561 lembar, dan SS DPRD untuk PSU yakni 4.000 lembar. Sedangkan, SS DPRD Kab/Kota se-Sulsel sudah masuk sebanyak 4.137.127 lembar, ditambah SS DPRD Kab/Kota untuk PSU sekitar 60.500 lembar.
"Jadi, surat suara (SS) untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presoden (PPWP) masuk di Sulsel, berjumlah 6.816.579 lembar dan SS (PPWP) untuk PSU yakni 24.000 lembar. Adapun SS untuk DPD RI sebanyak 6.816.579 lembar, dan SS DPD cadangan PSU yakni 1.000 lembar," terangnya.
Dia menambahakn, jumlah kotak suara diterima (seluruh kabupaten/kota) sebanyak 131.785 buah. Ditambah cadangan kotak suara di Kecamatan/Distrik yakni 626 buah. "Kalau jumlah petugas sortir, lipat, setting, checking, packing (seluruh kab/kota) berjumlah 4.406 orang," ungkapnya.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Syamsuar mengatakan, ada beberapa daerah yang menjadi perhatian khusus pada saat pendistribusian logistik Pemilu yakni daerah kepulauan Pangkep dan Selayar.
Sementara untuk daerah pegunungan kata dia yakni di Luwu Timur. Begitu juga pegunungan di Kabupaten Bone yang berbatasan dengan Maros dan Gowa.
“Kalau pengawasan hampir sama dengan semua kabupaten. Tapi yang menjadi perhatian saat pendistribusian wilayah kepulauan dan pegunungan,” kata Syamsuar.
Daerah tersebut kata dia, menjadi pengawasan khusus jangan sampai kotak suara dan suara suara mengalami kerusakan karena air. “Daerah-daerah yang ekstrim ada pengawasan lebih melekat,” jelasnya.
Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dede Arwinsyah meminta kepada KPU dalam pendistribusian logistik ke kecamatan agar aman dari air. Apalagi belakangan ini cuaca masih berpotensi hujan. “Kami sudah meminta kepada KPU untuk memperhatikan penetapan logistik nanti, apalagi cuaca ini berpotensi bencana hidrologi,” bebernya.
Untuk wilayah kepulauan di Kota Makassar, kata Dede, Bawaslu bersama KPU sudah melakukan koordinasi dengan semua pihak stakeholder yang ada, baik kepolisian, perhubungan laut hingga TNI-AL. “Jadi untuk wilayah pulau paling pertama didistribusikan,” jelasnya. (Suryadi-Fahrullah/C)
