JAKARTA, RAKYATSULSEL - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD malam ini menyatakan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Langkah ini diambilnya sebagai bentuk protes keras dan kritik moral.
Hal tersebut disampaikan menanggapi pertanyaan anak muda Semarang, Jawa Tengah yang hadir dalam kegiatan “Tabrak Prof!” hari ini.
“Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat. Presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan,” kata Mahfud.
“Kami generasi mudah butuh kepastian. Berkaitan statement sore tadi Pak Ganjar (Pranowo, calon Presiden nomor urut 3) menyarankan Prof Mahfud agar terhindar dari conflict of interest, beliau menyarankan Prof Mahfud untuk mundur saja dari kabinet. Kami ingin ketegasan sikap Prof Mahfud,” ujar dia.
Sebelumnya di Kendal, Jawa Tengah, Ganjar memang menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam), untuk menjaga pemilu agar berlangsung jujur dan adil, serta menghindari conflict of interest.
Terhadap pertanyaan tersebut, Mahfud menjawab tegas. "Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dan Pak Ganjar sejak awal bahwa saya pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik,” tutur Mahfud.
Mahfud berusaha memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. “Tapi upaya percontohan itu tidak berhasil,” ucapnya. Karena itu, Mahfud memutuskan akan mengundurkan diri, dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik. Mahfud lantas mengajak peserta Tabrak Prof! Untuk mengingat apa yang disampaikannya seusai Debat ke-4.
Diketahui, usai debat calon wakil presiden (cawapres) Ahad lalu (21/01/2024), Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud yang memiliki pengalaman panjang sebagai akademisi, wakil rakyat, hakim konstitusi, ketua Mahkamah Konstitusi, dan menteri tersebut tetap rendah hati, dengan menyatakan dirinya belajar banyak dari Presiden Jokowi.
Soal rencana mundur dari jajaran menteri Jokowi, Mahfud menjelaskan, “Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara.”
Mahfud juga meminta kepada kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya ketika berkunjung ke daerah. “Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk fasilitas pemerintah,” tegas Mahfud,
“Pihak lain nampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses,” lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Mahfud mengatakan, “Saya kira percontohan saya tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus saya jaga dalam rangka transisi.”
“Saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya empat setengah tahun yang lalu dengan ketulusan. Dan berdasar ketulusan itu pula saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo,” kata Mahfud.
“Karena itu mari kita jadikan tanggal 14 Februari sebagai pengadilan rakyat, pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai pemberian personal, karena itu adalah milik negara," tandasnya.
Tabrak, Prof! ditayangkan secara langsung melalui Instagram @mohmahfudmd, TikTok @mohmahfudmdofficial, dan YouTube Mahfud MD Official. (*)
