JAKARTA, RAKYATSULSEL -- Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut bahwa hilirisasi yang dilakukan pemerintah sangatlah ugal-ugalan. Salah satu alasannya karena masih merusak lingkungan.
Merespons hal tersebut, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pernyataan tersebut dilontarkan karena mereka tidak paham.
"Itu saya bingung. Itu akibat karena mereka enggak paham. Yang namanya hilirisasi, industri tambang harus penuhi kaidah norma dalam aturan. Contoh AMDAL harus diselesaikan, izinnya harus diselesaikan, lingkungan dia harus selesaikan," kata Bahlil saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (24/1).
"Jadi kalau sudah memenuhi standar, di mananya yang ugal-ugalan," imbuhnya.
Bahlil mengakui bahwa pada masa Pemerintahan Jokowi ini proyek hilirisasi di bidang tambang sedang dilakukan secara masif. Ini dilakukan tak lain untuk mendorong percepatan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi.
"Memang kita lakukan secara masif itu untuk mendorong percepatan. Karena bagaimana mungkin neraca perdagangan kita akan menjadi surplus selama 36 (bulan) berturut turut. kalau produk yang kita hasilkan tak jadi produk kualitas tinggi," tandasnya.
Sebelumnya, pada Debat Keempat Cawapres yang digelar pada Minggu (21/1), Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut bahwa hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang dilakukan pemerintah saat ini masih sangat ugal-ugalan.
Salah satu alasannya karena masih merusak lingkungan, kecelakaan kerja mengancam, hingga dominasi asing.
“Bisnis tambang hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi,” kata dia.
Yang jadi ironi kata Cak Imin, perkembangan organisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dia mencontohkan, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi sampai saat ini di angka 13 persen atau angka yang cukup tinggi.
“Tetapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang harus kita lakukan sementara ilegal juga terus berlangsung,” tuturnya. (JP)
