JAKARTA, RAKYATSULSEL -- Profesor Hamid Paddu selaku pakar keuangan mengatakan bahwa penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) dalam pembelian gas LPG 3 kilogram adalah kebijakan yang tepat.
Ia menyampaikan bahwa mekanisme itu selain sebagai upaya pendataan juga sebagai upaya edukasi pada masyarakat agar subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat miskin.
“Tujuannya agar tepat sasaran sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat supaya fiskal anggaran tepat sasaran” ujarnya seperti dilansir dari Kantor Berita ANTARA pada Rabu (24/1).
Menurutnya subsidi yang selalu tidak tepat sasaran akan memberatkan keuangan negara. Ia memperkirakan Rp 10-15 triliun subsidi gas LPG 3 kilogram terbuang sia-sia karena dinikmati juga oleh masyarakat ekonomi mampu.
“Maka dari itu jika tidak dibatasi, anggaran kita akan jebol terus” kata dia.
Profesor Hamid Paddu yang merupakan guru besar Universitas Hasanuddin Makassar itu juga mengatakan pembelian LPG 3 kilogram dengan menggunakan KTP atau KK dapat memberikan edukasi kepada masyarakat karena dokumen kependudukan itu bisa menunjukkan yang bersangkutan memang dari keluarga tidak mampu atau bukan.
Dengan demikian jika peraturan sudah mendukung proses pembelian elpiji 3 kilogram menggunakan KTP atau KK maka orang yang berpenghasilan tinggi secara perlahan akan mulai merasa malu.
Menurutnya hal itu karena mereka yang berasal dari kalangan ekonomi mampu akan menunjukkan KTP atau KK hanya untuk membeli gas elpiji seharga Rp 20 ribu.
Orang dengan ekonomi mampu akan secara perlahan beralih membeli gas yang tidak disubsidi atau bright gas. Namun, jika pembelian gas LPG 3 kilogram tetap dilakukan dengan cara sebelumnya yakni terbuka maka orang yang berhak akan selalu kehabisan.
“Hal itu berakibat pada anggaran kita yang berasal dari pajak akan habis dinikmati oleh orang yang tidak berhak” kata dia. (JP)
