"Kita ingin pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Semoga penghargaan ini menjadi dorongan bagi kita semua untuk bekerja keras dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, serta menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan berintegritas," harapnya.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menyebutkan ada empat dimensi yang menjadi tolak ukur dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik ini, yaitu input, proses, output, dan pengaduan.
"Yang kita ukur meliputi dimensi input yang mencakup kapasitas kompetensi penyelenggara layanan pegawainya dan ketersediaan sarana prasarana, prosesnya sejauh mana pemenuhan pelayanan diberikan, outputnya dengan penilaian dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan, dan pengaduan sebagai bentuk evaluasi," sebutnya.
Dengan aspek penilaian itu, terjadi progres peningkatan bagi hasil kabupaten/kota di Sulsel, di mana tahun 2023 ini terdapat 16 kabupaten/kota yang mendapatkan zona hijau dan hanya 8 kabupaten/kota yang zona kuning.
"Ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan karena tahun lalu di Sulsel hanya 4 kabupaten/kota yang mampu berada di zona hijau, dan tahun ini meningkat hingga 16 kabupaten/kota, bahkan tidak ada lagi yang zona merah," jelasnya.
