Ia mengutarakan, berdasarkan data dari Kementerian Sosial, jumlah penerima manfaat atau KPM pada 2023 lalu periode tahap pertama sebanyak 707.469 dengan kuantum kurang lebih 7 ton perbulan dan untuk tahap dua, pagu Sulsel sebanyak 685.354 KPM dengan kuantum sekitar 6 ton lebih perbulan.
Sementara itu, Pimpinan Bulog Sulselbar, Muhammad Imron Rosidi, mengatakan, pertemuan tersebut membahas progres percepatan penyaluran bantuan pangan yang sudah dapat digulirkan untuk periode Januari sampai Juni 2024.
"Kita perlu percepatan karena kondisi di lapangan memang dibutuhkan, karena harga beras sudah tinggi. Dikuatirkan ada kenaikan terus kalau tidak digelontorkan bantuan pangan dan ada program lagi terkait Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bisa disalurkan lewat retail atau lewat pasar murah untuk mengantisipasi ketersediaan dan stabilisasi harga," jelasnya.
Penyaluran bantuan pangan kepada KPM dan juga untuk program SPHP, kata Imron, dalam rangka pengendalian harga disaat kondisi harga pangan khususnya beras saat ini sedang mengalami kenaikan. Meski demikian, Imron mengaku kenaikan harga tersebut masih dapat dikendalikan sehingga tidak mendorong kenaikan inflasi di daerah ini.
Terkait penyaluran bantuan pangan kepada KPM, lanjut Imron, pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait data para penerima manfaat yang saat ini masih dalam tahap validasi dan verifikasi data .
"Nah, ini Januari belum tersalur secara besar-besaran, masih tahap validasi dan verifikasi data yang belum selesai," ungkapnya.
Imron menjelaskan, pembagian bantuan pangan tersebut diserahkan ke KPM yang sudah ditetapkan dan diserahkan secara gratis. Penyaluran bantuan pangan ini sudah berjalan sejak tahun 2023 lalu dan tahun ini akan berjalan dua tahap. (Abu/B)
