MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam waktu dekat akan membahas terkait perubahan jadwal Pilkada serentak 2024 dari bulan November ke September 2024.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi Golkar DPR RI juga sudah menyepakati usulan revisi UU Pilkada menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin dalam revisi UU Pilkada yang disepakati akhir 2023, yakni soal memajukan jadwal pilkada dari November menjadi September 2024.
Dalam Rancangan PKPU tentang tahapan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, pemungutan suara dilakukan pada 27 November 2024.
KPU RI sendiri sebelumnya menyebut jika jadwal Pilkada Serentak masih bisa berubah. Potensi perubahan jadwal bisa terjadi karena pemerintah telah mengirimkan draf Perppu untuk mengubah jadwal Pilkada 2024, dari November 2024 menjadi September 2024 ke DPR RI.
Ketua PKS Sulsel, Amri Arsyid mengatakan, Pilkada serentak idealnya berlangsung pada bulan November ini dikarenakan Pilpres berpotensi dua putaran.
“Kalau kami idealnya pada bulan November karena kemungkinan Pilpres dua putaran sehingga kalau dimajukan ke September terlalu mepet, artinya tidak bisa tuntas dengan baik,” katanya.
Namun jika tetap akan dimajukan, pihaknya tidak mempermasalahkannya. "Kalaupun dimajukan saya kira tidak menjadi masalah karena kami di PKS sudah mulai menyiapkan struktur dan sudah melakukan komunikasi dengan beberapa calon kepala daerah di beberapa kabupaten,” singkatnya.
Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) menyampaikan bahwa partainya siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Apalagi jika DPR dan KPU nantinya mengesahkan revisi UU dan PKPU untuk Pilkada digelar September 2024.
"Pada dasarnya kami Gerindra siap, baik pemilu digelar Februari dan Pilkada September mendatang. Karena keputusan di DPR dan KPU dibahas, kita ikuti perkembangan," ujarnya, Minggu (28/1/2024).
Menurutnya, secara khusus kader Gerindra di Sulsel telah siap mengikuti konstestasi Pilkada 2024 jika digelar September.
Menurutnya, meskipun Pilkada dimajukan September, pihaknya meyakini tak mengganggu konsentrasi memenangkan Pileg dan Pilpres bulan depan. Apalagi sasaran perolehan kursi Pileg menjadi patokan mengusung kader di Pilkada.
"Jadi, bagi kami Gerindra tidak masalah Pilkada digelar September, bahkan kader yang maju Pilkada juga siap. Sehingga Pileg ini jalan untuk bisa mengusung kader maju kepala daerah," tuturnya.
Anggota DPR RI itu meminta kepada kader yang ingin maju di Pilkada 2024 untuk membangun komunikasi dengan partai lain. "Ada beberapa daerah Gerindra harus berkoalisi jika ingin mengusung kader. Makanya kader yang ingin maju membangun komunikasi dengan parpol lain," jelas AIA.
Sedangkan, Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng secara singkat mengatakan, pihaknya sangat setuju apa menjadi pilihan dan ketentuan yang disepakati oleh pusat.
Apalagi kata dia, Ketua Umum DPP Golkar sudah menyampaikan jika Pilkada serentak akan dilaksanakan September 2024.
"Kami di Golkar mengikuti apa yang menjadi kesepakatan DPP. Apalagi pak Ketua sudah sampaikan bahwa kemungkinan Pilkada di bulan September. Ini isyarat agar kader mempersiapkan diri," katanya.
Mantan anggota DPRD Sulsel itu menegaskan, secara internal Partai Golkar memiliki segudang kader yang siap untuk maju di Pilkada serentak 2024.
Salah satu kesiapan itu kata dia, dimana DPP Golkar telah menyerahkan surat tugas sebagi simbol kepada kader di Sulsel untuk maju di Pilkada serentak dan Pilgub Sulsel akhir tahun ini.
"Bagi kami di Golkar sebenarnya sudah siap, bahkan kader yang mau maju Pilkada sudah dapat mandat. Artinya inilah kesiapan Golkar dengan potensi kader dimiliki, mendapat mandat untuk mempersiapkan diri di konstestasi Pilkada serentak tahun ini," katanya.
Terpisah, Sekretaris DPW NasDem Sulsel, Syahruddin Alrief menilai bahwa wacana Pilkada serentak yang digelar September masih menjadi pembahasan di DPR bersama KPU. Namun, pihaknya tetap siap jika Pilkada digelar kapan saja.
"Wacana Pilkada digelar September sudah menguat akhir 2023 lalu. Sekarang kan masih dibahas revisi di DPR dan KPU. Kamu NasDem siap hadapi Pilkada serentak, mau September, atau besok juga kami siap," tegasnya.
Ia menambahkan, saat ini kader NasDem dan partai yang dipimpin Surya Paloh dan Ketua DPW Rusdi Masse menginginkan kader fokus hadapi Pileg dan Pilpres 2024 yang dilaksanakan 14 Februari.
Karena bagi NasDem, jalan menuju Pilkada adalah mempertahanakan kursi di DPRD masing-masing daerah atau menaikkan jumlah kursi. Apalagi NasDem juga menargetkan menang di Pilpres, Pileg dan Pilkada seluruh daerah.
"Jadi, ini menjadi fokus kami di NasDem. Disis lain kader fokus hadapi Pileg untuk menambah kursi. Disini lain juga mempersipkan diri di Pilkada. Karena target NasDem menang Pileg, Pilpres dan juga menang Pilkada," terang Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.
Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Sukri Tamma mengatakan wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang awalnya pada bulan November ke September akan menguntungkan bagi seluruh calon kepala daerah (Cakada).
"Calon kepala daerah tidak menunggu terlalu lama proses ini (pencalonan) dan partai politik tidak terlalu lama bekerja," kata.
Selain itu kata dia, Pilkada dimajukan untuk memudahkan kerja-kerja pelaksana tuga (Pj) kepala daerah yang masa kerjanya hanya satu tahun. "Kalau November Pilkada pastinya akan ada kekosongan dua bulan dan ini bukan kerja main-main. Jadi Pj selesai, Pilkada juga selesai," ujarnya.
Sehingga kata Prof Sukri tidak ada lagi masa perpanjangan Pj kepala daerah dan para kandidat akan mulai mempersiapkan diri. "Jadi selesai Pemilu maka saat itu partai mempersiapkan diri dan tidak masa jeda bagi penyelenggaraan," jelasnya.
Pakar Politik Unhas Makassar, Dr Tasrifin Tahara menilai, wacana Pilkada dari bulan November menjadi September 2024 sebenarnya secara politik bisa dilihat dari fraksi yang mendukung pemajuan Pilkada tersebut.
"Ini kan kembali pada fraksi partai di Senayan (DPR) RI, perlu dicatat sebenarnya pada kepentingan apa sehingga ada wacana memajukan Pilkada. Saya melihat justru yang diuntungkan yang masih berada pada koalisi kekuasaan saat ini," ujarnya.
Ia berpandangan bahwa kembali pada kepentingan dan momentum. Dimana terlebih saat itu sudah bisa terlihat hasil komposisi parlemen produk Pemilu 14 Februari 2024.
Sehingga pola yang terjadi pada pemilu biar menjadi rujukan pola pada Pilkada bulan September itu digelar Pilkada serentak dari hasil Pemilu 14 Februari.
"Jadi yang sangat diuntungkan pada Pilkada September nanti adalah partai-partai yang koalisinya menang untuk Pilpres," pungkasnya. (Yadi-Fahrullah/C)
