BONE, RAKYATSULSEL - Adanya dugaan oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mare berpolitik praktis dengan mengkampanyekan oknum calon legislatif, mendapat tanggapan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Bawaslu Bone.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, M. Alwi mengemukakan bahwa seharusnya pendamping PKH itu tidak terlibat politik praktis.
"Seharusnya pendamping PKH itu tidak terlibat dalam politik praktis, saya akan telusuri itu," tegas M. Alwi, Rabu (31/01/2024).
Hal senada dikemukakan oleh Ketua Panwascam Mare, Iwan Taruna. Bahkan dengan tegas Iwan Taruna mengatakan bahwa pendamping PKH tidak boleh terlibat politik praktis.
"Pendamping PKH tidak boleh terlibat politik praktis dan saat ini, kami sedang menelusuri hal tersebut," ujar Iwan Taruna.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa ada oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mare yang membuat Camat Mare, Andi Hidayat Pananrangi, berang.
Pasalnya, ada beberapa oknum pendamping PKH mulai melakukan kampanye dengan modus mengancam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan adapula KPM yang disuruh pendamping PKH membagikan alat peraga kampanye (APK) dari salah seorang calon legislatif (caleg).
"Saya sangat tidak menerima adanya oknum pendamping PKH di Kecamatan Mare melakukan politik praktis. Apalagi hal itu dapat mempengaruhi kondusifitas masyarakat," tegas Andi Hidayat Pananrangi, Rabu (31/01/2024).
Ia menambahkan, kalau dirinya sudah menyurat ke Pj. Bupati Bone melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bone untuk menarik semua pendamping PKH di Kecamatan Mare, demi menjaga stabilitas dan kondusifitas masyarakat.
"Saya sudah menyurat ke Pj. Bupati Bone melalui Dinsos Bone agar menarik semua PKH di Kecamatan Mare. Hal ini saya lakukan karena tindakan oknum PKH tersebut dapat mempengaruhi kondusifitas masyarakat. Semoga Kadis Sosial dapat segera menindaklanjuti surat saya sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dari masyarakat," tegas Andi Hidayat Pananrangi. (Enal)
