Budi Arie Bantah Kabinet Jokowi Terpecah

  • Bagikan
Menteri Kominfo RI, Budi Arie Setiadi saat ditemui pada kegiatan Literasi Digital Pemilu Damai Makassar, di Gedung Upperhills Jalan Metro Tanjung Bungan, Makassar, Kamis (1/2).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Budi Arie Setiadi membantah isu adanya keretakan di jajaran kabinet Indonesia Maju yang membuat para menteri merasa tak nyaman.

Budi Arie, sapaan akrabnya mengaku hingga saat ini dirinya sebagai menteri merasa nyaman berada di Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau yang tidak nyaman, jangan tanya saya. Tanya yang merasa tidak nyaman. Saya nyaman-nyaman saja," ujar Budi Arie, saat ditemui pada kegiatan Literasi Digital Pemilu Damai Makassar, di Gedung Upperhills Jalan Metro Tanjung Bungan, Makassar, Kamis (1/2/2024).

Ia mengatakan dalam penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif seorang presiden yakni Joko Widodo. "Pemerintahan ini kabinet ini kan lahir dari sebuah proses politik dan itu kan kabinet merupakan hak prerogatif presiden," terang Budi Arie.

Tak hanya itu, Budi Arie juga menanggapi terkait mundurnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD sejak tanggal 31 Januari, kemarin.

Ia mengatakan menghormati keputusan dari Mahfud MD untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju sebagai Menkopolhukam.

Dirinya meminta untuk tidak menyangkut pautkan keputusan Mahfud MD mundur karena adanya kepentingan politik. "Pak Mahfud mengundurkan diri itu hak pribadi dan kita menghormati hak pribadi tersebut. Tidak usah dibawa-bawa politik," tutup Budi Arie.

Diketahui, isu keretakan di Kabinet Indonesia Maju muncul karena adanya pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bahwa kondisi kabinet Indonesia Maju sudah tidak kondusif.

Hal itu diindikasikan terjadi karena beberapa faktor, yakni Presiden RI, Joko Widodo yang diindikasikan tidak melibatkan banyak menteri dalam penentuan Penjabat (Pj) kepala daerah.
Lalu, jajaran menteri yang mulai terpecah belah dan terakhir adalah adanya pemeriksaan ketat terhadap menteri jika ingin rapat kabinet. (Shasa/B)

  • Bagikan