TAKALAR, RAKYATSULSEL - Pekan depan Aktivis Aspirasi Pelajar Mahasiswa Indonesia (APMI), bakal laporkan Kepala SMAN 5 Takalar di Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan rekayasa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun 2023.
"Kami menduga penggunaan Dana BOS di SMAN 5 Takalar telah terjadi dugaan rekayasa dalam membuat LPJ dan terindikasi penyelewengan penggunaan Dana BOS. Hal ini mencuat setelah 15 tenaga gurunya yang non ASN tidak dibayarkan gajinya sejak bulan Oktober, November dan Desember 2023 lalu," tegas Ketua APMI, Duhar, Sabtu (3/2/2024).
Setelah Rakyatsulsel memberitakan tentang gaji guru honorer yang belum dibayarkan, akhirnya Bendahara SMAN 5 Takalar membayarkan semua gaji para guru honorer di akhir bulan januari tahun 2024. Ini kan, anggaran Dana BOS tahun 2024 yang di gunakan membayarkan kegiatan Sekolah di tahun 2023 lalu. Berarti kuat dugaan telah terjadi rekayasa dalam membuat LPJ, tegas Duhar.
"Begitu juga dengan beberapa SMAN dan SMKN di Takalar kami telah memiliki beberapa bukti dugaan rekayasa dalam membuat LPJ kegiatan sekolah yang sumber kegiatannya dari dan BOS, begitu juga dengan pembelanjaan buku di yang notabennya membeli melalui Sitem Informasi Pengadaan Sekolah (SiPlah) namun terindikasi ada yang di arahkan untuk membeli ke perusahaan tertentu," tambahnya Duhar.
"Saat ini kami masih melakukan Pengumpulan Data (Puldata) dan Pengumpulan Keterangan (Pulbaket) yang akan menjadi lampiran nantinya di pelaporan kami. Semoga dalam waktu dekat bisa rampung dan minggu depan kami masukan laporan di Aparatur Penegak Hukum sambil melakukan aksi demonstari di depan kantor Cabang Dinas (Cabdis) Pendidikan Wilayah VII Jeneponto Takalar dan depan Kantor Kejari dan Polres Takalar.
Sementara Kepala Cabang Dinas (Cabdis) Pendidikan Wilayah VII Jeneponto Takalar, H. Andi Erna saat berusaha dikonfirmasi belum berhasil sampai berita ini. (Tiro)
