BANTAENG, RAKYATSULSEL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantaeng tanggapi uang tunjangan transport Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Bantaeng yang belum terbayarkan.
Sebanyak 4.172 petugas KPPS belum menerima uang tunjangan transport pelantikan, Bimtek dan uang harian Bimtek. KPU Bantaeng telah menyiapkan anggaran transport pelantikan Rp 100.000, transport bimtek Rp 100.000, uang Harian Bimtek Rp 105.000, Namun pasca pelaksanaan kegiatan tersebut hak KPPS belum tersalurkan.
"Ada, (uang transport), pelantikan dan bimtek ada, hanya belum diterimakan pada hari pelantikan dan bimtek karena anggaran masih proses pencairan dan sudah disampaikan ke semua KPPS,” kata Ketua KPU, Rabu (31/1).
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bantaeng Ningsih Purwanti menanggapi santai hal tersebut. Menurut dia, terlambatnya tunjangan KPPS dibayarkan tidak akan menghambat proses demokrasi yang sedang berlangsung.
"Saya yakin itu tidak berpengaruh. Karena ketika dia terdaftar itu integritasnya sudah tertanam, inikan pesta demokrasi ini buat negara, dia yang berjuang untuk negara KPPS dan PTPS di bawah," kata dia. Jumat (2/2).
Menurutnya, hal tersebut wajar terjadi di awal tahun dengan kondisi keuangan menjelang Pemilu. "Insya Allah tidak (menganggu proses pemilihan), bakalan turun itu (tunjangan). Itu saja hari biasa, tidak Pemilu, di bulan Januari pasti begitu kondisi keuangan," kata dia. (Jet)
