MAKASSAR, RAKYATSULSEL- Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VI Makassar, Hilman Pujana baru saja dilantik menjadi Komisioner KPPU RI.
Dalam agenda "Forum Jurnalis" yang diselenggarakan di Kantor KPPU Makassar beberapa waktu lalu, Hilman membagikan fokus program seratus hari kerjanya.
Menurut Hilman, Komisioner KPPU RI saat ini fokus membenahi sektor energi dan sektor pangan pasar digital di Indonesia. Pihaknya merujuk pada indeks persaingan usaha dimana ada sektor-sektor yang perlu di perhatikan.
Menurut Hilman, pasar digital ini konsepnya memerlukan tatanan jadi tidak bisa secara sektoral.
"Jika berkaca pada Undang-Undang UU IT, digital perdagangan memiliki UU, industri digital juga ada UU, sehingga KPPU disini mendorong disusunnya UU Pasar Digital," ucapnya.
"UU ini masih on going.Kami belum bisa menyampaikan secara detail program yang tidak hanya berfokus di Sulsel tetapi di seluruh Indonesia," tambahnya.
Fokus lain ada pula di sektor energi pertambangan dan ketahanan pangan. Salah satu yang senter diberitakan adalah harga avtur.
"Energi juga menjadi salah satu fokus kami, salah satunya industri penerbangan. Tiket mahal karena avtur yang tinggi dan kami sudah menyampaikan ini ke Pak Menteri. KPPU juga sudah mengirimkan surat, dan mendukung program tersebut," ujar Hilman.
"Selama ini, pasar avtur masih pasar monopolistik. Jadi kita upayakan ini bisa open akses dan multi provider," ujarnya.
Harapannya adalah ada pilihan untuk user, untuk dapat pasokan avtur.
"Kita tidak bisa pungkiri marketnya seluruh Indonesia. Selain itu permintaan setiap bandara berbeda. Ada bandara yang permintaannya tinggal, ada juga renda. Ini perlu kita atur bisnis avtur ini. Pada prinsipnya jika ada pilihan bagi industri penerbangan maka akan lebih baik," jelasnya.
Lebih jauh, kata Hilman, terkait harga avtur mengambil pengaruh 36 persen dari harga tiket.
"Ini kemudian kita cek. Namun memang di seluruh dunia juga seperti itu. Semoga jika di benahi tiket semakin terjangkau bagi masyarakat," pungkasnya.
Terakhir, terkait ketahanan pangan KPPU telah bekerjasama dengan TPID.
"Kita melihat ada komoditas yang menyebabkan suplai berkurang. Deperti gagal panen atau cuaca yang berimplikasi pada pasokan dan ada juga dipengaruhi gangguan distribusi," tutupnya. (Hikma/B)
