Sri Mulyani Jawab Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

  • Bagikan
ISU MUNDUR - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan laporan sebelum penyerahan digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara

Lebih baik mundur

Secara terpisah  Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional (UNAS) Prof Lely Arrianie mengatakan  menteri dari luar kubu Presiden tak difungsikan sesuai jabatanya. 

Lely pun menyarankan, para menteri  tersebut untuk mengikuti langkah Mahfud MD yang mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam.

"Kalau saya berpikiran, kalau mereka yang kompetitor itu memang sebaiknya keluar (dari kabinet)," ungkap Prof Lely seperti dilansir Tribunnews

Keputusan mundur ujar dia, menjadi tanda sikap politik yang tegas, lantaran semakin hari para tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

Misalnya, Menteri Sosial (Mensos) yakni Tri Rismahariani yang diketahui asal PDIP.

"Bagi-bagi bansos itu tugasnya Ibu Risma tapi diambil alih oleh Pak Jokowi. 

Mereka tidak difungsikan sebagai kapastitasnya," jelas dia.

"Pak Erick Thohir juga ikut (bagi bansos). Kalau memang difungsikan bukan disitu," sambung Prof Lely.

Ia pun menyoroti, pembagian bansos tersebut memang memiliki motif politik. Sambil situasi tenang," ujar Tutum, Jumat (2/2/2024).

Tutum mengatakan, Hippindo pun mewanti-wanti pengganti Menkeu Sri Mulyani yang harus memiliki komitmen dalam aturan-aturan keuangan bukan hanya pengeluaran dan pendapatan negara.

"Balik lagi kan apakah ini kondusif karena ini menyangkut aturan-aturan main, bukan hanya sekedar mengontrol seluruh pengeluaran dan pendapatan negara.

Ini bisa perpajakan bisa ini itu segala macam lah," kata dia.

"Apakah kebijakan-kebijakan insentif yang selama ini sudah digariskan tetap dijalankan atau tidak," imbuhnya menegaskan.

Selain itu, Tutum mengatakan bahwa kinerja Menkeu Sri Mulyani sejauh ini dinilai baik dalam membaca keadaan situasi.

Dia bilang kalau Sri Mulyani ini, bisa menjaga kepastian pelaku usaha terhadap beragam aturan maupun insentif yang sudah digariskan pemerintah.

"Menkeu Sri Mulyani dialah yang menjaga itu semua karena selama aturan main itu tidak bisa ditegakkan, tidak memberikan trust kepada pasar, saya kira siapapun untuk menanamkan uangnya akan berpikir beberapa kali," ungkapnya. 

  • Bagikan

Exit mobile version