RAKYATSULSEL - Dewan Legislatif AS telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan melarang masuknya setiap individu yang terlibat dalam serangan terhadap Israel, termasuk Hamas, Jihad Islam Palestina, serta anggota Organisasi Pembebasan Palestina (Palestinian Liberation Organisation).
Undang-undang tersebut disahkan pada Rabu malam (31/1/24) dengan suara 422 berbanding dua, dengan Rashida Tlaib dan Cori Bush yang secara progresif menjadi bagian yang memberikan suara menentang undang-undang tersebut.
RUU tersebut, yang diperkenalkan oleh Tom McClintock dari Partai Republik, akan melarang warga negara non-AS yang berpartisipasi atau terlibat dalam serangan Hamas (7/10/23), atau petugas, perwakilan, dan juru bicara Organisasi Pembebasan Palestina.
“Berdasarkan RUU ini, semua anggota PLO dilarang masuk ke Amerika Serikat,” demikian isi RUU tersebut.
Baik Hamas maupun Jihad Islam Palestina dianggap kelompok teroris oleh Washington dan Israel, dan sudah dilarang di AS.
Namun perluasan RUU yang melarang PLO, yang saat ini memegang kursi pemerintahan Otoritas Palestina di West Bank, tampaknya bertentangan dengan pesan pemerintahan Biden bahwa PA (Palestinian Authority atau Otoritas Palestina) harus menjadi badan pemerintahan di West Bank dan Gaza.
“Saat kita berupaya mencapai perdamaian, Gaza dan West Bank harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan, yang pada akhirnya di bawah revitalisasi Otoritas Palestina, seiring kita semua berupaya menuju solusi dua negara,” kata Biden dalam artikel opini di The Washington Post, di bulan November.
Tlaib dan Bush, yang merupakan satu-satunya anggota parlemen yang memberikan suara menentang RUU tersebut, mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak diperlukan dan hanya akan memicu kebencian terhadap komunitas Muslim dan Arab di AS.
“HR 6679 tidak diperlukan karena tidak sesuai dengan undang-undang federal yang sudah ada. Ini hanyalah rancangan undang-undang Partai Republik yang digunakan untuk menghasut kebencian anti-Arab, anti-Palestina, dan anti-Muslim yang membuat komunitas seperti kita tidak aman,” kata Tlaib yang menentang pengesahan RUU dalam sebuah pernyataan.
Hubungan PLO dengan AS memburuk di bawah pemerintahan Donald Trump, dan AS kemudian menutup kantor kelompok tersebut di Washington pada tahun 2018. Biden berjanji untuk membuka kembali kantor PLO pada tahun 2021.
Israel memulai perangnya di Gaza pada bulan Oktober, sebagai respons terhadap serangan pimpinan Hamas pada (7/10/23) yang menewaskan 1.139 orang, termasuk lebih dari 600 warga sipil Israel dan lebih dari 70 warga negara asing, menurut penghitungan AFP, yang mengutip data jaminan sosial.
Kampanye militer di Gaza sejauh ini telah menewaskan lebih dari 27.000 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, dan sepanjang konflik, Israel telah berulang kali menargetkan infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit, tempat tinggal, sekolah, dan tempat penampungan PBB.
Pemerintahan Biden menanggapinya dengan memberikan dukungan penuh kepada Israel, termasuk dukungan diplomatik dan bantuan militer kepada negara tersebut.
Dukungan tersebut menimbulkan tuduhan bahwa AS terkait dengan kejahatan perang Israel di Gaza, dan tuntutan hukum AS diajukan terhadap pemerintah yang menuduh AS terlibat dalam genosida yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina.
Meskipun gugatan tersebut dibatalkan awal pekan ini, hakim yang mengawasi kasus tersebut mengatakan ‘masuk akal’ Israel melakukan genosida di Gaza. Hakim meminta AS untuk menghentikan dukungannya terhadap pengepungan Israel di wilayah Palestina.
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintahan Biden telah mengkritik beberapa anggota pemerintahan Israel dan mengeluarkan perintah eksekutif yang memungkinkan AS memberikan sanksi kepada individu yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina di west Bank.
Setelah mengeluarkan perintah eksekutif, AS memberikan sanksi kepada empat pemukim Israel yang menyerang warga Palestina
Namun, meski tindakan tersebut diumumkan sebagai upaya untuk menghukum warga Israel, seorang pejabat senior AS mengatakan tindakan tersebut juga dapat digunakan untuk melawan warga Palestina.
Perwakilan organisasi Palestina dan Arab-Amerika di AS mencatat bahwa pengumuman tindakan tersebut terjadi ketika Biden menuju ke Michigan, sebuah negara bagian yang kritis dalam pemilihan presiden mendatang dan juga merupakan rumah bagi salah satu komunitas Arab-Amerika terbesar di negara tersebut.
Banyak tokoh masyarakat di Michigan mengatakan mereka tidak akan memilih Biden dalam pemilihan presiden mendatang, dengan alasan dukungannya terhadap perang di Gaza. (jp/raksul)
