MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ridwan Andi Wittiri (ARW), menegaskan komitmennya dalam mengawal program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja di Wilayah Panakkukang, Kota Makassar, dimana ARW memaparkan berbagai program aspirasi yang telah diawalinya.
Dalam pernyataannya, Wittiri menegaskan bahwa bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibagikan kepada masyarakat bukanlah milik perorangan, melainkan merupakan hak bagi seluruh warga negara. "Sebagai seorang legislator, saya merasa tanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan ini tersalurkan dengan baik kepada yang berhak menerima," kata Ridwan Andi Wittiri.
Selama dua periode menduduki kursi wakil rakyat Sulawesi Selatan, Ridwan Andi Wittiri mengklaim telah mengawal berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut antara lain meliputi penerangan lampu jalan tenaga surya, pembangkit listrik di kepulauan, sambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu, pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta bantuan ambulance gratis.
"Saya kembali maju sebagai calon legislatif untuk ketiga kalinya karena saya merasa masih banyak program yang perlu diperjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan daerah dan rakyat," tegas Wittiri.
Dalam kesempatan tersebut, Wittiri juga mengingatkan kepada masyarakat tentang sifat bantuan sosial dan BLT yang disalurkan saat ini. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak masyarakat dan seharusnya kembali kepada rakyat secara adil.
"Sembako dan BLT yang disalurkan adalah uang rakyat, bukan milik pihak lain. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan menjaga agar bantuan ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan," pungkas Wittiri, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. (Fahrullah/B)
