MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Gabungan aktivis dari berbagai kelompok serikat pekerja hingga organisasi kemahasiswaan di Kota Makassar menyelenggarakan deklarasi untuk mendorong pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tindakan ini merupakan respons terhadap kemunduran demokrasi yang terjadi belakangan ini, khususnya menjelang Pemilu 2024.
Koalisi yang dikenal sebagai "Aliansi Demokrasi" terdiri dari 15 organisasi, termasuk SPTI, HMI, GAMKI, SIMPOSIUM, GMKI, SPSI, SPN, FSB, KAMIPARHO, FSPMI, GRD, FPBN, Pemuda Katolik, PMBI, SBNI, dan GSBMI.
Dalam pernyataan resmi yang dibacakan oleh Fikasianus Icang, koalisi "Aliansi Demokrasi" menyatakan keprihatinan atas kondisi demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin. Dalam hampir sembilan tahun kepemimpinannya, pemerintah dinilai telah melakukan langkah-langkah yang merusak prinsip-prinsip demokrasi Indonesia.
"Regim Jokowi-Maruf telah merancang Undang-undang Omnibus Law yang kami nilai merugikan rakyat kecil. Undang-undang ini mengurangi hak-hak rakyat kecil dan hanya menguntungkan investor," ujar Fikasianus pada Kamis (9/2/2024) malam.
Dia menambahkan bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan konspirasi dengan legislatif untuk mendorong undang-undang tersebut, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama buruh.
Ada kejanggalan dalam proses perancangan dan pengesahan undang-undang tersebut, yang dinilai tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam proses tersebut.
