JAKARTA, RAKYATSULSEL - Belakangan ini, isu dugaan korupsi terkait pengadaan pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah mencuat. Disebutkan bahwa capres nomor urut 02, yang juga merupakan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, terlibat dalam kasus ini.
Kabar tersebut beredar dan termuat dalam pemberitaan situs MSN, yang mengambil tulisan dari laman Meta Nex. Dalam berita tersebut, disebutkan bahwa The Group of States Against Corruption (GRECO) dari Uni Eropa melakukan penyelidikan terhadap skandal pengadaan Mirage 2000-5 oleh Kemenhan. Dua belas pesawat jet tempur bekas Qatar tersebut disebut dibeli senilai USD 792 juta atau setara dengan Rp 12,4 triliun.
Jubir Kemenhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang juga merupakan jubir Prabowo-Gibran di Tim Kampanye Nasional (TKN), memberikan respons terhadap pemberitaan tersebut. Menurut Dahnil, isu ini adalah fitnah. Sejauh ini, belum ada realisasi pembelian pesawat Mirage. Rencana pembelian tersebut telah dibatalkan karena alasan fiskal.
“Tidak ada pembelian pesawat Mirage yang direncanakan, dan rencana tersebut sudah dibatalkan. Artinya, tidak ada kontrak yang efektif di Kemhan terkait dengan pembelian Mirage,” tegas Dahnil dalam konferensi pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (10/2).
Dahnil juga membeberkan hasil penelusuran timnya terkait dengan pemberitaan tersebut. Secara teknis, pemberitaan tersebut muncul dari salah satu situs MSN. “Konten MSN ini kontennya agregator Microsoft, dan dia mengambil dari Meta Nex. Namun, setelah kami cek ke Meta Nex, berita tersebut sama sekali tidak ada,” jelas Dahnil.
Dahnil menegaskan bahwa konten hoaks ini sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pasangan Prabowo-Gibran menjelang hari pemungutan suara. “Dari sisi teknis, jelas ini juga sengaja diciptakan oleh orang-orang tertentu untuk menebar fitnah bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran terkait dengan pemilihan yang akan dilakukan beberapa hari ke depan,” tambahnya.
Dalam situasi politik yang memanas, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk memeriksa informasi dengan cermat sebelum menyebarkannya. Fitnah dan hoaks dapat merusak reputasi dan mempengaruhi proses demokrasi. Mari berperan aktif dalam memastikan kebenaran dan keadilan.
Dikutip dari berbagai Sumber
