MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Puluhan mahasiswa dan buruh mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel di Jalan AP Pettarani, Makassar, untuk menggelar aksi unjuk rasa, Senin (12/2/2024).
Kedatangan massa aksi ini untuk mendesak anggota KPU dan jajarannya netral dalam Pemilu 2024. Termasuk mendesak seluruh aparatur negara seperti TNI/Polri dan seluruh ASN, termasuk Kejaksaaan.
Dalam orasinya, salah seorang massa aksi menyampaikan kedatangannya di Kantor KPU Sulsel berkaitan dengan adanya dugaan ketidak netralan penyelenggara Pemilu dalam perhelatan politik tahun 2024.
Hal tersebut kata dia dibuktikan dengan adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan ketua dan enam anggota KPU RI melanggar etik terkait tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat salah satu pencalonan pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Kita patut menduga ketua KPU Sulsel juga tidak netral dalam Pemilu, buktinya dia tidak mampu memberikan klarifikasi terkait beberapa persoalan Pemilu di Sulsel," ujar Yayat, salah satu massa aksi yang kesal tak ditemui anggota KPU Sulsel.
Selain itu, Yayat juga meminta seluruh institusi negara netral dalam Pemilu 2024. Mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi baru-baru ini beredar video di media sosial yang menyebut ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024.
Dimana narasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu disebut memerintahkan Dirbinmas di seluruh Indonesia untuk memenangkan pasangan calon di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Untuk itu kami minta copot Kapolri, Panglima, Kepala BIN jika terbukti tidak netral dalam Pemilu. Apalagi netralitas mereka ini (Polri) sudah bukan lagi rahasia umum," ungkapnya.
Adapun massa aksi ini berasal dari kelompok mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam koalisi "Kesatuan Rakyat Menggugat". Mereka terdiri dari sejumlah organisasi diantaranya, SPN, FMR, GPAM, FSB. KAMIPARHO, PMBI, BEM Universitas Patompo, FORMASI, GEMPAK-HAM, KOMRAD dan GRD.
Selain melakukan orasi, mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan "Seret Presiden Dari Jabatannya". Usai melakukan aksi di depan kantor KPU Sulsel, massa aksi kemudian bergeser ke Flyover.
Anggota KPU Sulsel, Hasruddin Husain yang menemui massa aksi menyatakan, pihaknya dalam hal ini KPU Sulsel dan jajarannya dipastikan netral dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024.
Diapun meminta kepada seluruh simpul masyarakat selaku kontrol sosial untuk mendatangi KPU Sulsel jika dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu ditemukan ada kecurangan yang terjadi, utamanya jika dilakukan oleh penyelenggara.
"Tentang KPU netral, teman-teman yang melakukan fungsi kontrol akan mengevaluasi hasil kami 14 February. Silahkan datang ke KPU Sulsel memberikan harapan-harapan untuk kita diskusikan untuk pelaksanaan pemilu yang baik," ungkap Hasruddin pada massa aksi.
Diapun secara tegas dan terbuka menyampaikan jika pihaknya dalam bekerja diikat oleh kode etik. Maka dari itu, jika ada penyelenggara Pemilu ditemukan melakukan kecurangan maka dipastikan akan disanksi, termasuk pemberhentian.
"Kami penyelenggara diikat kode etik. Kami ada etik, semua penyelenggara pemilu diikat oleh etik. Saya sampaikan kami siap bertanggung jawab untuk semua tahapan-tahapan, kami siap, kami siap (di copot jik tidak netral), KPU ini milik masyarakat," tegasnya.
Sementara netralitas Polri, Wakil Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol Agus Andrianto didampingi Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian Djajadi sebelumnya menegaskan seluruh jajaran Polri dijamin netral dalam Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Agus saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Makassar pekan lalu. "Netralitas, sudah pastilah. Polisi sesuai aturan, sesuai ketentuan netral," tegas Agus kepada awak media.
Agus menyebut Polri akan hadir di tengah-tengah masyarakat dengan berkolaborasi bersama forkopimda. Sinergitas seluruh pemangku kepentingan di Sulsel, secara khusus Kota Makassar dalam membangun masyarakat disebut luar biasa.
"Sinergitas Aparatur Sipil Negara (ASN), PJ Gubernur, beserta jajaran, Bupati, Walikota, luar biasa untuk membangun masyarakat," pungkasnya. (Isak/B)
