JAKARTA, RAKYATSULSEL – Hujan deras yang terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur termasuk Gresik telah menyebabkan bencana banjir di beberapa lokasi. Hal ini membuat resiko terjangkit DBD semakin besar.
Dilaporkan oleh Radar Gresik (JawaPos Grup) Senin (12/2), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gresik telah mulai mengantisipasi kemungkinan timbulnya berbagai penyakit pasca banjir, dengan fokus khusus pada pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD).
Menurut dr. Puspitasari Whardani, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Gresik, langkah-langkah mitigasi telah diterapkan untuk menghadapi potensi penyakit setelah bencana banjir.
Whardani menekankan pentingnya pemantauan penyakit yang dapat muncul selama dan setelah banjir kepada warga Gresik.
Sebelumnya, Dinkes Gresik telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) dari Bupati Gresik pada awal Januari, yang mengingatkan akan pentingnya kewaspadaan terhadap Demam Berdarah Dengue (DBD).
Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Timur terkait pengendalian DBD pada bulan November tahun sebelumnya.
Data menunjukkan kasus DBD di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 mencapai 179 kasus, dengan satu kematian.
Upaya pencegahan termasuk memberikan larvasida pada tempat penampungan air dan memasang kawat kasa pada ventilasi, sesuai dengan SE yang dikeluarkan.
Salah satu tindakan pencegahan yang disarankan adalah pemberantasan sarang nyamuk melalui program 3M: menguras, menutup tempat penampungan air, dan mendaur ulang barang bekas secara rutin setiap minggu di rumah masing-masing.
Seluruh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan pemerintah telah dipersiapkan untuk menerima pasien dengan gejala DBD.
Langkah-langkah tersebut diambil untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap kemungkinan lonjakan kasus DBD pasca-banjir.
Dinkes Gresik juga telah memberikan peringatan kepada masyarakat tentang gejala DBD dan langkah-langkah apa yang harus diambil jika seseorang diduga terkena penyakit tersebut.
Upaya-upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti banjir yang bisa meningkatkan risiko penyakit.
Kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga kesehatan menjadi kunci dalam menangani potensi penyebaran penyakit pasca-bencana.
Pemerintah juga mengadakan program penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan pencegahan DBD secara umum.
Masyarakat didorong untuk aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka dan melaporkan kejadian-kejadian yang dapat meningkatkan risiko penyakit kepada pihak berwenang.
Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh bencana alam dan mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi memburuk setelahnya.
Pentingnya peran aktif masyarakat dalam pencegahan penyakit pasca-banjir tidak boleh diabaikan, karena tindakan kolektif dapat membantu mengurangi risiko penyebaran penyakit.
Selain itu, edukasi tentang tanda dan gejala penyakit serta langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi situasi darurat kesehatan seperti ini juga penting untuk disebarkan kepada masyarakat luas.
Pemerintah daerah juga melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap situasi kesehatan masyarakat pasca-bencana untuk memastikan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan respons yang cepat terhadap masalah kesehatan yang muncul.
Komitmen dari semua pihak dalam memastikan kesiapan dan respons yang cepat terhadap potensi ancaman kesehatan pasca-bencana merupakan hal yang sangat penting dalam melindungi masyarakat dari dampak yang mungkin ditimbulkan. (jp/raksul)
